Keempat aduan ini merupakan buntut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan keempat perkara akan diperiksa sekaligus dalam satu sidang karena kesamaan teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.
Heddy menyebut sidang pemeriksaan ini akan dilakukan dalam empat agenda, yakni mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu; mendengarkan keterangan pihak terkait; mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti; serta pendalaman terhadap keterangan para pihak.
"Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026," kata Heddy dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).
Heddy menyatakan awalnya DKPP menerima lima aduan. Empat di antaranya kemudian dinyatakan memenuhi syarat (MS) materiel.
"Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara," katanya.
Heddy menjelaskan dua aduan dinyatakan Memenuhi Syarat dalam rapat verifikasi materiel yang dilaksanakan pada 4 November 2026.
Dua aduan tersebut adalah aduan yang disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta aduan yang disampaikan oleh Muhammad Afghan Ababil.
"Keduanya telah dilimpahkan menjadi perkara ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026," katanya.
Kemudian dua aduan lainnya dinyatakan MS dalam rapat verifikasi materiel yang dilaksanakan pada 10 November 2026. Yaitu aduan yang disampaikan oleh Paman Nurlette dan Novi Manaban (diregistrasi sebagai perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026) serta aduan yang disampaikan oleh Denny Indrayana, dkk (diregistrasi sebagai perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026).
Sedangkan satu aduan lainnya, yakni aduan yang disampaikan oleh Ibnu Jandi, berstatus gugur.
Sebelumnya, aduan ini berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahap verifikasi administrasi. Menurut Heddy, aduan ini telah diverifikasi administrasi hingga dua kali, yaitu pada 19 Oktober dan 6 November 2026.
Sekretariat DKPP telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026. Status gugur ini berdasar Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani hari ini, 19 November 2026.
"Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur," jelas Heddy.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya membacakan putusan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa (6/10) malam.
MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Para Pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.