Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (18/11/2026), gugatan tersebut teregister dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026. Berikut ini isi pasal yang digugat:
Pasal 169 huruf q:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
Sebagai informasi, pasal tersebut telah diubah berdasarkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Berikut ini isinya:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Alasan Pemohon
Pemohon, yang berstatus sebagai pengajar/aktivis, mengatakan batasan usia 40 tahun membatasi warga yang punya kemampuan menjadi calon presiden atau wapres. Pemohon juga mengungkit putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
"Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama," ujarnya.