Diungkap Polri, Ini Aturan Penentuan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

Jakarta, - Kepolisian Indonesia (Polri) membeberkan aturan penentuan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam proses sidang etik terhadap Listyo Sigit.

"Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Trunoyudo menjelaskan mekanisme penyusunan Majelis Sidang KKEP tertuang dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1)
Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.

Pasal 42 ayat (2)
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.

Pasal 42 ayat (3)
Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar

Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka Sidang KKEP terhadap Listyo dapat dipimpin oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal atau minimal Pati Polri dengan pangkat Irjen.

Meski begitu, Trunoyudo masih belum mengungkap siapa saja kelima sosok Pati Polri yang akan menyidangkan eks Kapolri tersebut.

Dia beralasan saat ini Divisi Propam Polri juga masih menjadwalkan pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo yang akan digelar pada pekan depan.

"Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya," pungkasnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.