Saat Hutan Diuangkan, tetapi Kerusakan Akibat Tambang Terus Berjalan

[INTRO]

Sejumlah negara mulai melihat kekayaan alam, seperti hutan, laut, dan keanekaragaman hayati, bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai aset yang bisa menghasilkan uang. Mereka mengembangkan berbagai cara untuk mendapatkan dana, mulai dari menerbitkan obligasi hijau, menjual kredit keanekaragaman hayati, hingga mengurangi utang negara dengan imbalan menjaga lingkungan.

Namun, di sisi lain, negara-negara tersebut masih mengandalkan industri pertambangan yang berpotensi merusak alam sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi.

 
Terjadinya ketimpangan tersebut dapat dilihat pada 2 negara sebagai perbandingan yang bagus .  Ekuador dan Indonesia. Keduanya memiliki kekayaan biodiversitas yang besar dan mulai mengembangkan instrumen keuangan untuk mendanai perlindungan lingkungan. Ekuador memanfaatkan skema debt-for-nature swap untuk membiayai konservasi Kepulauan Galapagos dan kawasan Amazon. Indonesia mengembangkan pembiayaan berkelanjutan, seperti green sukuk, serta mulai mendorong biodiversity credit.

Persoalannya, upaya mencari sumber pendanaan baru bagi konservasi belum serta-merta mengubah arah kegiatan ekonomi kedua negara. Ekuador masih berencana membuka eksplorasi minyak di Amazon, sedangkan Indonesia terus mendorong hilirisasi mineral di tengah tekanan pertambangan terhadap hutan dan ekosistem, terutama di wilayah timur.

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang agenda ekonomi hijau. Apakah instrumen keuangan tersebut benar-benar mendorong perubahan model pembangunan atau justru menjadi cara baru untuk memperoleh nilai ekonomi dari alam tanpa menghentikan pola eksploitasi yang mengancamnya?

Referensi bagus Ekuador Ubah Utang Jadi Pembiayaan Konservasi
Ekuador menjadi salah satu contoh negara yang mencoba menghubungkan pengelolaan utang dengan perlindungan lingkungan. Negara di Amerika Selatan tersebut memiliki kekayaan ekologis yang tersebar dari Kepulauan Galapagos, hutan Amazon, Pegunungan Andes, hingga pesisir Samudra Pasifik.

Pada Mei 2023, pemerintah Ekuador menyelesaikan transaksi debt-for-nature swap untuk mendukung perlindungan biodiversitas Kepulauan Galapagos. Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan Ekuador dan Dana Moneter Internasional (IMF), transaksi tersebut melibatkan pembelian kembali obligasi pemerintah dan penerbitan pembiayaan baru dengan dukungan jaminan lembaga keuangan internasional.

Skema tersebut menghasilkan penghematan pembayaran utang yang diperkirakan mencapai USD 1,1 miliar (sekitar Rp19,69 triliun) hingga 2041. Sementara itu, sekitar USD 450 juta (sekitar Rp8,055 triliun) dialokasikan untuk mendukung konservasi Galapagos melalui Galapagos Life Fund.

Pada Desember 2024, Ekuador kembali menyelesaikan konversi utang untuk membiayai perlindungan ekosistem darat dan air tawar di kawasan Amazon. Inter-American Development Bank (IDB) menyebut transaksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar USD 460 juta (sekitar Rp8,234 triliun) untuk mendukung program Amazon Biocorridor selama 17 tahun.

Transaksi kedua ini juga menghasilkan penghematan pembayaran utang lebih dari USD 800 juta (sekitar Rp14,32 triliun) dalam kurun 11 tahun. Dengan demikian, skema konversi utang tidak hanya diarahkan untuk mengurangi beban pembayaran pemerintah, tetapi juga menciptakan sumber pendanaan jangka panjang bagi konservasi.

Pemerintah Ekuador juga mulai memperluas instrumen pembiayaan lingkungan. Menteri Lingkungan dan Energi Ekuador, Juan Carlos Blum, menyampaikan rencana penerbitan obligasi hijau negara untuk pertama kalinya pada 2027. Dana yang dihimpun direncanakan mendukung perlindungan kawasan pesisir dan pegunungan beserta masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada wilayah tersebut.

Namun, Blum mengakui bahwa menjaga keseimbangan antara perlindungan biodiversitas dan pemanfaatan sumber daya alam bukan perkara sederhana.


Pengakuan tersebut memperlihatkan dilema yang sedang dihadapi Ekuador. Negara itu ingin memperkuat agenda konservasi, tetapi masih memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dieksploitasi untuk menopang perekonomiannya.

Persoalan muncul ketika agenda konservasi tersebut berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

Di Ekuador, ketergantungan terhadap minyak menjadi salah satu tantangan utama. Dalam berita yang menjadi bahan kajian, pemerintah Ekuador disebut mengumumkan rencana membuka tender eksplorasi minyak baru di sejumlah wilayah Amazon pada Oktober 2026.

Rencana membuka tender eksplorasi minyak baru di sejumlah wilayah Amazon pada Oktober 2026 mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adat. Mereka menilai pembukaan wilayah baru untuk eksplorasi minyak berpotensi mengancam ruang hidup dan ekosistem yang selama ini mereka jaga.

 
Penggunaan energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Ini merupakan persoalan yang rumit,” kata Blum, dikutip dari CNBC, Sabtu, 14 November 2026.   

“Kami berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara biodiversitas dan pemanfaatan sumber daya alam".
 
Sementara itu, Indonesia menghadapi tekanan yang berbeda. Agenda hilirisasi mineral, terutama nikel, menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Nilai ekonomi dari sektor tersebut memang besar. Namun, ekspansi pertambangan juga membawa konsekuensi terhadap kawasan hutan dan lingkungan sekitar wilayah operasional.

komentar Nitizen 
@ucokbaba : Energi terbarukan ternyata membutuh biaya sangat besar dari negara maju , hanya kecemburuan terhadap negera penghasil fosil masih bisa mempunyai anugrah Tuhan yang tidak ada duanya .