Jakarta, - Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan Pengadilan Panitera untuk mengeluarkan perintah yang memungkinkan mantan Perdana Menteri Mohd Najib Abdul Razak menjalani sisa hukuman dengan menjadi tahanan rumah.
Hakim Pengadilan Tinggi Aslam Zainuddin mengeluarkan surat perintah pembebasan baru usai mendengar argumen pengacara Najib dan Wakil Jaksa Penuntut Umum pada Selasa (10/11) siang waktu setempat.
Aslam mengatakan perintah baru itu hanya membatalkan perintah tanggal 5 November dan menggantinya dengan perintah yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman dari vonis kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1mDB) di rumah, demikian dikutip Malay Mail.
Mantan perdana menteri itu dijadwalkan menjalani sisa dua tahun hukuman penjara usai membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp222 miliar sebagai bagian dari pengampunan bersyarat.
Partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersat (UMNO) menyatakan denda tersebut sudah dibayarkan ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada 6 November.
UMNO sebelumnya membuka donasi "Najib Razak Solidarity Fund" pada September lalu sehingga publik bisa berkontribsui. Namun, kini kampanye itu sudah ditutup.
Meski sudah membayar denda, Kejaksaan Agung menunda pembebasannya dari Penjara Kajang dengan alasan membutuhkan klarifikasi karena perintah pengadilan tanggal 6 November tidak jelas dan mungkin cacat.
Najib dipenjara sejak Agustus 2022 usai pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis dalam kasus korupsi terkait penggelapan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dia mendirikan 1MDB tak lama usai menjabat menjadi perdana menteri pada 2009. Para penyelidik menduga setidaknya US$4,5 miliar dicuri dari dana itu dan dicuci rekan-rekan Najib melalui berbagai rekening bank di AS maupun negara lain.
Najib mulanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta tinggi pada 2020 karena penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang 42 juta ringgit.
Pada Januari 2024, Dewan Pengampunan yang diketuai raja saat itu mengurangi hukuman menjadi enam tahun dan menurunkan denda jadi 50 juta ringgit.
Keputusan dewan ini menandai penggunaan tahanan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bentuk pengampunan kerajaan di Malaysia.