[INTRO]
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan seluruh pihak harus memenuhi komitmen kontrak komersial pasokan gas. Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026).
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), Minggu (25/10/2026), Wong mengatakan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. “Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya,” kata Wong saat menghadiri konvensi Partai Aksi Rakyat (People`s Action Party/PAP), partai yang dipimpinnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah regulator hulu minyak dan gas Indonesia, SKK Migas, mengumumkan pengurangan ekspor gas untuk mengalihkan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan energi domestik.
Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyebut pengurangan pasokan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Volume tersebut setara dengan kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura.
Meski dampaknya terhadap total pasokan relatif terbatas, persoalan ini menjadi perhatian Singapura karena sekitar 95 persen listrik negara tersebut dihasilkan dari gas alam. Singapura juga masih mengandalkan jaringan pipa dari Indonesia untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan gasnya.
Wong mengatakan pemerintah telah mengantisipasi risiko gangguan pasokan energi dengan berinvestasi pada terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Fasilitas tersebut memungkinkan Singapura mengimpor gas dari berbagai negara dan mengurangi ketergantungan pada pasokan melalui pipa.
Selain memperkuat diversifikasi pasokan, pemerintah Singapura juga mengkaji penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang. Wong mengakui keselamatan menjadi perhatian utama, mengingat Singapura merupakan negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Singapura dijadwalkan menjalani penilaian kesiapan infrastruktur nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) mulai 2027. Penilaian melalui program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) itu akan membantu pemerintah mengevaluasi kesiapan dan kewajiban yang diperlukan sebelum memutuskan kemungkinan pengembangan tenaga nuklir.
Wong menilai kebutuhan energi akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi digital dan komputasi. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sumber energi yang tidak hanya lebih bersih, tetapi juga mampu menyediakan listrik secara andal.
Di tengah ketidakpastian global, Wong juga menegaskan pentingnya mempertahankan reputasi Singapura sebagai mitra internasional yang tepercaya dan konsisten memenuhi komitmen. Menurut dia, kerja sama lintas negara tetap diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan rantai pasok dan persoalan lingkungan.
“Kami tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini hanya dengan upaya sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dari negara lain,” kata Wong.