Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan hal itu saat menanggapi rencana Malaysia membawa isu kabut asap lintas batas ke pertemuan tingkat menteri ASEAN di Filipina pada November mendatang.
"Sebetulnya kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang perlu ditangani secara serius, dan pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani hal ini," kata Nabyl dalam konferensi pers, pada Kamis (22/10).
Nabyl mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Namun, ia menegaskan ASEAN telah memiliki mekanisme kerja sama untuk membahas dan menangani persoalan tersebut.
"Sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan," ujarnya.
Ia menambahkan Indonesia mengedepankan semangat kerja sama dan dialog untuk menyelesaikan masalah tersebut. Indonesia secara terbuka mempertimbangkan pelaksanaanya sesuai kondisi di lapangan.
Menurut Nabyl, Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, telah menyampaikan pandangannya mengenai penanganan teknis karhutla dan kerja sama dengan negara mitra.
"Pak Menlu juga sudah menyampaikan bahwa pada intinya pemerintah melihat setiap bantuan-bantuan dari negara-negara mitra ini bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhan yang pada tingkat teknis masih terus dilakukan pembahasannya," kata Nabyl.
Ia menjelaskan mekanisme ASEAN merupakan salah satu dari sejumlah bentuk kerja sama yang telah berjalan untuk menangani persoalan karhutla.
"Namun untuk konteks ASEAN sendiri, itu merupakan salah satu dari sekian banyak mekanisme kerja sama yang sudah berjalan untuk mengatasi tentang isu ini," lanjutnya
Sebelumnya, pemerintah Malaysia menyatakan akan membawa persoalan kabut asap lintas batas (transboundary haze) ke pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada November mendatang.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan persoalan kabut asap perlu mendapat perhatian khusus karena tidak tercakup dalam mekanisme ASEAN yang ada untuk menangani bencana alam.
"Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan di dalamnya," kata Mohamad, pada Senin (12/10), seperti dikutip Bernama.
Mohamad juga mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Arrmanatha mengenai persoalan tersebut.
Dalam komunikasi itu, Arrmanatha disebut menjelaskan bahwa jarak pandang yang sangat buruk di wilayah terdampak menghambat operasi pemadaman karhutla melalui udara.