Jakarta, - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menanggapi desakan Anggota DPR Malaysia Andrew Chen Kah Eng yang mendesak pemerintah Indonesia segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hanif menjelaskan pihak yang berwenang memberikan respons secara resmi adalah Menteri Luar Negeri RI.
Namun, Hanif menekankan pentingnya meluruskan persepsi publik internasional bahwa meluasnya karhutla tidak semata-mata dipicu oleh aktivitas manusia, melainkan juga dipicu oleh faktor iklim ekstrem El Nino.
"(Karhutla) tentu tidak ulah manusia semata, tapi memang potensi bahan bakar yang cukup berlimpah di Indonesia dengan El Nino yang cukup panjang dan suhu yang cukup tinggi juga menjadi salah satu pendorong dari kegiatan ini," ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Jakarta Barat, Kamis (15/10).
Hanif juga menyinggung prinsip hukum lingkungan internasional yang menegaskan pihak pencemar wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Dia pun yakin Menlu RI Arrmanatha Nasir akan merespons isu ini melalui mekanisme diplomasi yang telah dirancang secara matang.
"Nanti pasti Bapak Menteri Luar Negeri akan menjelaskan secara teknis kepada teman-teman di ASEAN karena prinsip environmental law itu sama, siapapun pencemar wajib membayar. Saya pikir Menteri Luar Negeri akan mendiskusikan dengan diplomasi yang saya pikir sudah tata dengan baik," jelas Hanif.
Selain mendesak pemerintah Indonesia segera mengatasi karhutla, Andrew meminta RI menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke negara anggota ASEAN.
"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara negara lain tidak dapat diterima, terlebih lagi karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat," kata dia, demikian dikutip Malay Mail, Senin (12/10).
Andrew lalu berujar, "Rakyat Malaysia menderita akibat polusi ini, tetapi para pejabat Anda tampaknya mengabaikan masalah kesehatan kami."
Dia juga menekankan kesehatan dan nyawa manusia tak bisa dianggap enteng. Andrew menyebut persoalan polusi udara harus ditangani secara bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Andrew mengatakan PBB dan ASEAN harus menyatakan akses lingkungan yang bersih, aman, dan sehat adalah hak asasi manusia universal yang tak bisa dicabut.
Dia juga menyoroti pernyataan pejabat Indonesia yang menyebut karhutla yang memicu kabut asap di Malaysia dan Singapura adalah faktor alam.
Andrew mengecam pernyataan itu dan menyebutnya tak bertanggung jawab.
Dia mengingatkan bahwa meremehkan karhutla gambut sebagai tindakan alam mengabaikan praktik buatan manusia yang mendorong polusi lintas batas.