Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerapan standar kebersihan.
"Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10).
Hingga 30 September 2026, program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga telah menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Selain itu, BGN menambah 480 SPPG untuk memperluas pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil. Seluruh unit tambahan itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran.
Suahasil mengatakan pemerintah akan terus mendukung upaya pembenahan yang dilakukan BGN. Ia menegaskan alokasi anggaran program akan disesuaikan dengan kebutuhan setelah berbagai perbaikan pelaksanaan dilakukan.
"Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan," pungkas Suahasil.