Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pada tahun ini teknis pelaksanaan programnya masih dibahas.
Ia memproyeksikan program ini baru bisa dijalankan pada tahun depan.
"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," ujarnya ketika ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (23/9).
Airlangga membeberkan perkembangan terkini mengenai rancangan program tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil rekapitulasi data pemerintah, tercatat ada sejumlah warga berusia di atas 17 tahun yang hingga kini belum memiliki rekening bank.
Meski tidak menyebutkan angka pasti jumlah warga tersebut, Airlangga memberikan proyeksi kebutuhan anggarannya.
Apabila setiap warga yang disasar mendapat suntikan saldo awal sebesar Rp50 ribu, pemerintah harus menyiapkan alokasi dana sekitar Rp3,84 triliun, yang berarti itu akan menjangkau sekitar 76,8 juta orang.
"Kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu, (totalnya) sekitar Rp3,8 triliun," ujar Airlangga.
Airlangga pun memastikan potensi rekening dormant atau tidak aktif bagi warga di atas 17 tahun yang sudah berstatus menikah tidak akan menjadi persoalan.
Sebab, rekening tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai wadah penerimaan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Pemerintah saat ini tengah menaruh perhatian pada warga berusia 17 tahun yang belum menikah, lantaran menurut Airlangga kelompok ini tidak berstatus sebagai penerima bansos.
Maka dari itu, ia bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang merumuskan program seperti apa agar rekening kelompok tersebut tetap aktif.
"Kita mau melihat dengan Menteri Keuangan program lanjutan seperti apa. Kalau yang usia 17 sampai belum menikah kita sedang melihat program apa yang bisa diberikan kepada mereka, supaya rekeningnya tidak dorman," kata Airlangga.
Terkait mekanisme pelaksanaannya, Airlangga menjelaskan rekening gratis ini rencananya akan diberikan secara otomatis kepada warga berbarengan dengan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dia juga memastikan sistem penyaluran ini sudah terintegrasi dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Adapun dua bank yang ditunjuk pemerintah sebagai penyedia rekeningnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).