Jakarta, - Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto meminta perbankan menyiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo meminta kedua bank tersebut mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Menurut Airlangga, penyiapan rekening tersebut akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data tersebut nantinya akan dihubungkan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Penyesuaian data dilakukan untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system. Pemerintah juga akan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam sistem tersebut.
Airlangga mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
"Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujarnya.
Dia mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.
Airlangga mengatakan angka tersebut telah berada di atas standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 63 persen.
"Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," kata Airlangga.