Dalam persidangan tersebut, mantan Direktur Bina Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Jaja Jaelani mengungkapkan fakta baru terkait pengajuan draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penyelenggaraan ibadah haji kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Jaja menyebut draf MoU yang menyodorkan skema pembagian kuota haji tambahan 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus ternyata disiapkan dan diajukan oleh pihak Kemenag sendiri.
Fakta tersebut terkuak saat majelis hakim mencecar Jaja mengenai proses penyusunan draf MoU dan pengalihan kuota dari kesepakatan awal dengan DPR RI yang menetapkan porsi haji khusus hanya sebesar 8 persen.
"Draft MoU yang disodorkan oleh Kementerian Indonesia ke Kementerian Kerajaan Arab Saudi ini isinya apa? Menegaskan bahwa itu pembagiannya 50 persen 50 persen atau bagaimana, Pak?" cecar hakim di ruang sidang.
Lebih lanjut Jaja menjelaskan bahwa draf perjanjian memuat total kuota, kuota petugas, hingga skema pembagian jemaah.
"Yang pertama adalah kuota keseluruhan yang diberikan Arab Saudi, yang kedua kuota petugas, yang berikutnya adalah pembagian jemaah haji reguler dan haji khusus, itu, Pak," jawab Jaja.
"Yang intinya pembagian 50 persen 50 persen tadi ya, drafnya diajukan?" rekonfirmasi hakim.
"Iya," aku Jaja.
Lebih lanjut, Jaja meluruskan bahwa unit pengaju draf tersebut di internal Kemenag bukanlah Direktorat Bina Haji Khusus yang pernah dipimpinnya, melainkan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.
Majelis hakim lantas menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi menerbitkan aturan dan menyetujui porsi 50:50 berdasarkan data serta draf yang disodorkan oleh pihak Indonesia.
"Berarti Pemerintah Arab Saudi itu memutuskan atas data-data yang diperoleh dari pihak sini? Kemudian dia mengambil kesimpulan menyetujuilah apa yang disodorkan dari pemerintah kita?" tanya hakim.
"Iya, Pak," pungkas Jaja.