[INTRO]
Muktamar ke-35 menjadi ujian legitimasi bagi Nahdatul Ulama (NU) sekaligus ujian netralitas kekuasaan. Jika proses berlangsung transparan dan keputusan lahir dari mekanisme internal NU, pemenangnya akan memiliki legitimasi kuat sebagai representasi muktamirin dan ulama. Sebaliknya, apabila terbukti terjadi mobilisasi, transaksi, penggunaan fasilitas negara, atau eksploitasi nama Presiden untuk mengkondisikan hasil, persoalannya akan bergeser dari konflik internal organisasi menjadi krisis legitimasi dan potensi intervensi kekuasaan terhadap organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para kiai dan ulama atas jasa serta peran besarnya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Penghormatan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (27/08/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan kembali peran penting para ulama, kiai, dan pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Presiden, meski kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, perjuangan mempertahankan kemerdekaan mendapatkan salah satu ujian terbesarnya dalam pertempuran di Surabaya pada 1945. “Saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para Kiai dan Ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober, November 1945, peran dari Ulama, peran dari Kiai-Kiai, peran daripada pesantren sangat besar,” ujar Presiden.
Dari sejarah perjuangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan istilah “Jas Hijau”. Ungkapan itu disampaikan dengan merujuk pada “Jas Merah” yang dikenal sebagai pesan Bung Karno untuk tidak pernah melupakan sejarah. Melalui “Jas Hijau”, Presiden Prabowo mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk senantiasa mengingat jasa para ulama. “Karena itu, saya ingin kalau pernah, kalau tidak salah Bung Karno ya, mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama,” tegas Presiden.
Penghormatan Kepala Negara tidak hanya ditujukan kepada para ulama yang dikenal luas oleh masyarakat. Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada para kiai di berbagai pelosok Tanah Air yang selama ini mengabdikan diri di tengah masyarakat, meski kiprah mereka tidak selalu terlihat ataupun mendapat sorotan.
Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak mengatur jalannya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026). Dia mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai proses dan mekanisme muktamar.
Pernyataan Prabowo ini seolah menjawab kekhawatiran sejumlah pihak terhadap adanya indikasi intervensi istana ke dalam Muktamar ini. Sejumlah kiai sepuh meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan memastikan tidak ada menteri maupun pejabat pemerintah yang mencampuri proses pemilihan di Muktamar NU. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu (26/8/2026), sehari sebelum Muktamar ke-35 NU digelar di Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.
Sejumlah kiai yang hadir antara lain KH Ma`ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH `Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu`adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly. Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh poin seruan. Salah satu yang paling tegas ditujukan kepada pemerintah, yakni meminta Prabowo memastikan aparatur pemerintah tidak ikut menentukan arah pilihan peserta Muktamar.
KH Muhibbul Aman Aly mengatakan para kiai mempercayakan kepada Prabowo untuk menjaga kemandirian NU dari kepentingan pemerintah maupun kekuatan politik. "Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas," kata Muhib.
Para kiai bahkan menyatakan siap menemui Prabowo secara langsung untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan yang mereka anggap mengancam kemandirian organisasi. "Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU," imbuhnya.
Peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Para kiai sepuh juga menyoroti kemungkinan masuknya kepentingan politik eksternal dalam proses pengambilan keputusan Muktamar. Mereka meminta seluruh pihak yang memiliki kekuatan politik tidak memberikan tekanan kepada muktamirin agar memilih calon atau keputusan tertentu. "Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar," ujar Muhib saat membacakan hasil pertemuan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran di kalangan elite kultural NU terhadap potensi tarik-menarik kepentingan menjelang penentuan kepemimpinan organisasi. Meski demikian, para kiai tidak menyebut secara terbuka nama pejabat, kelompok politik, maupun kandidat tertentu yang dianggap melakukan intervensi. Karena itu, seruan tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan agar proses Muktamar berlangsung tanpa tekanan politik eksternal.
Mustasyar PBNU KH Ma`ruf Amin sebelumnya juga telah meminta pemerintah memberikan ruang penuh kepada peserta Muktamar untuk menentukan pilihan secara berdaulat. Ma`ruf meyakini Presiden Prabowo memiliki sikap yang sama. Namun, ia mengingatkan agar sikap tersebut tidak berhenti pada level Presiden dan benar-benar dipatuhi seluruh jajaran pemerintah. "Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya," ujar Ma`ruf.
Peringatan para kiai sepuh itu muncul ketika pertarungan menentukan arah kepemimpinan NU memasuki fase krusial. Muktamar ke-35 bukan hanya menjadi arena memilih kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum menentukan konfigurasi kekuasaan dan arah politik organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk periode berikutnya. Dengan demikian, seruan dari Lirboyo menjadi sinyal bahwa persoalan kemandirian organisasi dan potensi pengaruh politik eksternal menjadi salah satu isu sensitif yang membayangi Muktamar ke-35 NU.
Metode Baru, Duet Baru
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) melahirkan duet baru kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam, sementara KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Keduanya ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam melalui musyawarah mufakat sembilan anggota AHWA pada Minggu (30/8/2026) malam. Keputusan tersebut diumumkan KH Anwar Iskandar setelah musyawarah tertutup di Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Hasbullah. Sehari kemudian, Senin (31/8/2026) pagi, AHWA menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.
Sebelum ditetapkan, Gus Kikin menjadi nama dengan perolehan suara terbanyak dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum. Ia meraih 472 suara dari peserta Muktamar, berdasarkan hasil penjaringan yang menjadi dasar pembahasan AHWA. Penetapan Gus Kikin sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai figur yang akan memimpin jajaran Tanfidziyah PBNU setelah Muktamar ke-35.
Kembalinya Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal PBNU sepanjang periode sebelumnya. Pada November 2025, terjadi konflik terbuka antara jajaran Syuriah yang dipimpin Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU sebelumnya, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Perselisihan mencuat setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Dalam risalah tersebut, Syuriyah mempertanyakan sejumlah kebijakan kepengurusan, termasuk polemik kehadiran akademikus Peter Berkowitz dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
Rapat Syuriyah kemudian menghasilkan keputusan yang meminta Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum. Polemik itu berkembang menjadi konflik mengenai kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Kontroversi tersebut juga dibayangi isu lain, termasuk tudingan mengenai kepentingan di balik pengelolaan konsesi tambang NU. Tuduhan adanya “persekongkolan” antara sejumlah elite PBNU dalam konflik tersebut sempat beredar, meski tuduhan itu dibantah dan menjadi bagian dari polemik internal organisasi.
Konflik akhirnya diredakan melalui pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Desember 2025. Miftachul Akhyar dan Gus Yahya menyepakati islah serta pelaksanaan Muktamar pada 2026.
Kini, setelah Miftachul kembali menduduki posisi Rais Aam, sementara Gus Kikin mengambil alih kepemimpinan Tanfidziyah, konfigurasi baru PBNU memiliki tugas besar untuk memastikan konflik serupa tidak kembali berulang.
Berbeda dengan Miftachul Akhyar yang dikenal sebagai figur Syuriyah dengan pengalaman panjang di struktur NU, Gus Kikin membawa modal kultural yang kuat dari Tebuireng. Gus Kikin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, sekaligus bagian dari keluarga pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Ia juga menjabat Ketua PWNU Jawa Timur sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Salah satu gagasan yang menonjol dalam visi Gus Kikin adalah penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai rujukan fundamental organisasi. Ia juga mendorong penguatan khittah, tata kelola, profesionalitas, dan digitalisasi organisasi. Secara personal, Gus Kikin relatif tidak memiliki catatan kontroversi hukum besar yang menonjol. Tantangan terbesarnya justru berada pada kemampuan menerjemahkan modal kultural dan gagasan tersebut ke dalam tata kelola PBNU yang kompleks.
Terpilihnya Miftachul Akhyar dan Gus Kikin menempatkan PBNU di bawah kombinasi dua karakter kepemimpinan. Miftachul membawa pengalaman panjang di Syuriyah dan otoritas keulamaan. Ia pernah menjadi Rais Syuriyah PCNU Surabaya, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, Wakil Rais Aam, Penjabat Rais Aam, hingga Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Ia juga pernah menjabat Ketua Umum MUI sebelum mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 2022 untuk fokus di PBNU.
Sementara Gus Kikin membawa basis pesantren Tebuireng, pengalaman mengelola PWNU Jawa Timur, serta hubungan genealogis dengan pendiri NU. Kombinasi tersebut sekaligus menghadirkan pekerjaan rumah besar: mengonsolidasikan kembali organisasi setelah konflik internal, memperjelas relasi kewenangan Syuriyah dan Tanfidziyah, serta memastikan perubahan mekanisme AHWA tidak menimbulkan kembali friksi di antara kelompok-kelompok NU.
Gus Kikin sendiri telah mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah dalam proses kontestasi. “NU itu tempat untuk membangun kebersamaan dan ukhuwah,” kata Gus Kikin.
Kini, pesan tersebut menjadi ujian pertama kepemimpinan baru PBNU. Miftachul Akhyar dan Gus Kikin bukan hanya dituntut menjalankan roda organisasi untuk lima tahun ke depan. Mereka juga menghadapi tugas memulihkan konsolidasi internal dan memastikan PBNU tidak kembali terseret ke dalam pertarungan kewenangan yang sempat mengguncang organisasi.
Jejak Intervensi Kekuasan terhadap NU
Jejak intervensi kekuasaan dalam suksesi kepemimpinan NU sesungguhnya memiliki akar historis yang sangat panjang sejak era Orde Lama hingga era Orde Baru. Pada perhelatan Muktamar Cipasung tahun 1994, represi kekuasaan militer dan pengerahan aparat intelijen negara secara terang-terangan dikerahkan guna menghadang figur kritis, meski akhirnya perlawanan gigih para muktamirin berhasil memenangkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pola penetrasi kekuasaan tersebut kemudian bertransformasi memasuki era Reformasi 1999 dan mencapai titik intervensi paling intensif pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pengondisian restu politik secara terbuka.
Keterlibatan tangan-tangan kekuasaan menjadi sangat mencolok di tubuh NU mengingat basis massanya yang masif serta terbukanya ruang dinamika internal ke hadapan publik jika dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kendati Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam muktamar kali ini, sejumlah elite di lingkar kekuasaan disinyalir memanfaatkan kedekatan tersebut untuk mengklaim adanya restu Istana. Figur-figur strategis kabinet seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dengan sokongan politisi seperti Juri Ardiantoro, dinilai aktif mengonsolidasikan pengaruh, sementara lingkaran kepemimpinan Gerindra di bawah Sufmi Dasco Ahmad juga memiliki preferensi politik tersendiri yang mengarah di luar petahana.
Di tengah turbulensi tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bergerak sebagai entitas politik independen dengan rancang bangun tersendiri guna memulihkan relasi partainya dengan PBNU pasca-ketegangan struktural beberapa tahun terakhir. Di tingkat akar rumput, jemaah nahdliyin secara tegas menolak praktik politik uang demi menjaga muruah jamiah, kendati kerentanan terhadap manuver transaksional tetap membayangi pemegang suara resmi di tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Dinamika bursa kepemimpinan kian mengerucut setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar memutuskan mundur dari gelanggang pencalonan, sebuah langkah yang dikonfirmasi diambil demi menghindari rangkap jabatan antara pos kabinet dan nakhoda organisasi keagamaan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai situasi politik saat ini tidak dapat disamakan dengan relasi kekuasaan Presiden Soeharto dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika memimpin NU. “Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” kata Gus Yahya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya setelah mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Menurut Gus Yahya, tidak terdapat alasan politik yang rasional bagi Prabowo untuk mencampuri proses internal NU. Bahkan, intervensi terhadap NU dinilai justru dapat merugikan posisi politik Presiden. “Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo,” ujarnya.
Gus Yahya juga menegaskan relasinya dengan Prabowo berbeda dengan hubungan politik Gus Dur dengan Soeharto. Ia menyebut dirinya memiliki hubungan yang kooperatif dengan Presiden. “Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif. Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,” terangnya.
Gus Yahya juga menanggapi informasi mengenai adanya pihak tertentu dari lingkungan pemerintahan yang disebut mengumpulkan pengurus NU dari sejumlah daerah untuk meminta dukungan agar tidak memilih dirinya. Bahkan, muncul pula isu mengenai dugaan pemberian imbalan uang dalam proses tersebut. Namun, Gus Yahya menegaskan jika praktik tersebut benar terjadi, tindakan itu tidak otomatis dapat dianggap sebagai kebijakan atau perintah Presiden Prabowo. “Apabila tindakan tersebut benar terjadi, hal itu tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai representasi sikap Presiden Prabowo,” katanya.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan apabila terdapat bawahannya yang menggunakan nama Presiden untuk memengaruhi proses Muktamar NU. “Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,” ujar Gus Yahya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmennya untuk terus fokus menuntaskan tugas-tugas kedewanan, mulai dari pembahasan legislasi hingga fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Dasco juga menegaskan sikapnya menghormati Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dengan sejarah panjang dan mekanisme internal sendiri dalam menentukan kepemimpinannya. Menurutnya, siapa pun yang kelak memimpin PBNU periode 2026–2031 sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak peserta Muktamar ke-35 NU di Jombang. “NU punya mekanisme dan tradisi organisasi yang matang untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Itu sepenuhnya urusan internal NU, dan saya menghormati proses itu apa adanya,” ujar Dasco melalui keterangan yang diterima Law-Justice, Jumat (28/08/2026).
Merespons sejumlah spekulasi yang belakangan beredar dan mengaitkan namanya dengan dinamika menjelang Muktamar, Dasco memastikan tidak ada intervensi maupun arahan dukungan yang ia lakukan kepada kandidat mana pun. “Saya tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan internal NU. Fokus saya ada di kerja-kerja kedewanan untuk masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana tetap sejuk menjelang Muktamar, sehingga peserta dapat menjalankan prosesnya secara mandiri dan bermartabat sesuai tradisi NU selama ini. “Perbedaan pandangan dalam organisasi itu wajar. Yang penting prosesnya dihormati. Biarkan NU yang menentukan sendiri pemimpinnya, itu bentuk penghormatan kita semua kepada NU,” katanya.
Ke depan, Dasco memastikan akan terus mencurahkan perhatian pada agenda legislasi dan pengawasan di DPR RI yang berdampak langsung bagi masyarakat, sembari mempersilakan proses demokrasi di internal NU berjalan sesuai koridornya sendiri. Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu menyatakan, Muktamar NU seharusnya menjadi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan dan menentukan sikap secara bebas, demokratis, serta bertanggung jawab.
Karena itu, Maman menyatakan bila peserta tidak semestinya berada dalam situasi yang membuat mereka merasa dikekang atau diarahkan oleh pihak tertentu. “Peserta Muktamar itu seharusnya merdeka dengan sikapnya, demokratis dalam tindakannya, bukan malah dikekang begitu. Muktamar adalah forum untuk bermusyawarah, bukan tempat untuk mengkondisikan peserta,” tegasnya.
Maman juga mendorong panitia Muktamar untuk segera melakukan penelusuran secara serius terkait dugaan adanya pihak yang menginisiasi atau berada di balik fenomena tersebut. Ia meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi spekulasi di tengah publik. Jika memang ditemukan adanya pihak yang melakukan intervensi atau mengkondisikan peserta, menurutnya, hal tersebut harus diungkap secara transparan. “Panitia harus segera mencari tahu siapa yang berada di balik sikap tersebut. Kalau memang ada pihak yang mencoba mengintervensi atau mengondisikan peserta, ungkap secara terbuka kepada publik. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan kecurigaan dan mencederai proses Muktamar,” katanya.
Maman yang juga Anggota DPR RI berharap seluruh pihak menempatkan kepentingan organisasi dan persatuan warga NU di atas kepentingan kelompok maupun agenda tertentu. Menurutnya, legitimasi hasil Muktamar sangat bergantung pada sejauh mana prosesnya berlangsung secara demokratis, terbuka, dan bermartabat.
Masa Depan NU
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap, kepemimpinan NU ke depan tidak boleh mengulangi kesalahan yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya. “Ya, yang sesuai itu ya, jangan mengulangi yang salah,” kata Cak Imin kepada Wartawan, Jumat (28/08/2026).
Cak Imin juga menyebut yang terpenting adalah pemimpin NU harus memiliki kesadaran terhadap besarnya kekuatan organisasi dan mampu membangun kemandirian. Ia menilai NU tidak boleh menggantungkan kekuatan organisasinya kepada pihak lain. “Ya, kami mengetuk kesadaran para pimpinan NU, tidak ada jalan lain agar kekuatan NU ini tidak punah. Kecuali NU memiliki sistem yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun,” ujarnya.
Cak Imin juga menyoroti kondisi ukhuwah nahdliyah yang menurutnya mengalami kerusakan selama lima tahun terakhir. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam Muktamar ke-35 NU. “Kegagalan lima tahun terakhir ini merusak ukhuwah nahdliyah. Ukhuwah yang merekatkan potensi agar kemandirian dan kekuatan sosial ekonomi NU bisa terjaga,” ujarnya.
Karena itu, Cak Imin menekankan pentingnya menjadikan Muktamar ke-35 NU sebagai momentum evaluasi sekaligus menentukan arah organisasi ke depan. “Kegagalan lima tahun terakhir ini harus menjadi evaluasi karena muktamar itu forum evaluasi,” imbuhnya.
Memasuki abad kedua perjalanannya, Nahdlatul Ulama memikul tanggung jawab kebangsaan yang semakin kompleks dalam mengawal kebijakan negara agar berpihak seutuhnya pada kemaslahatan rakyat. Isu keberpihakan publik tersebut menjadi diskursus utama yang diperdebatkan secara mendalam oleh seluruh elemen muktamirin di arena musyawarah. "Muktamar ke-35 ini kan muktamar pertama NU masuk abad kedua. Artinya banyak hal yang harus direspons oleh NU terkait problematika masyarakat, sehingga tanggung jawab NU semakin berat ke depannya dalam konteks mengawal pemerintahan agar berpihak kepada masyarakat," ujar Aktivis NU, Badiul Hadi, pada Jumat (29/8/2026).
Selain persidangan komisi Bahtsul Masail yang mengupas tuntas isu pendidikan, kesehatan publik, kepemimpinan, hingga kesetaraan perempuan, dinamika forum-forum diskusi komunitas turut menyoroti aroma persaingan menuju kursi ketua umum. Eskalasi politik di arena muktamar dinilai kian memanas seiring upaya mobilisasi pengaruh yang mengarah pada proses voting pemegang suara. "Isu intervensi itu sangat kuat, bagaimana kemudian kekuasaan mencoba untuk masuk merangsek ke dalam proses muktamar dengan sumber daya yang ada untuk memengaruhi proses pemilihan pimpinan. Pemerintah itu pasti punya agenda terhadap kepemimpinan NU, terutama mencari figur pemimpin yang bisa berjalan seiring dan sejalan dengan agenda penguasa," kata Badiul Hadi.
Dari perspektif sosiologi politik, daya pikat Nahdlatul Ulama yang luar biasa membuat jamiah ini selalu berada dalam radar pengawasan dan perebutan pengaruh kekuasaan nasional. Posisi ketua umum ormas Islam ini tidak hanya bermakna administratif, melainkan memegang mandat kultural yang berbobot strategis. "Ketua Umum PBNU punya legitimasi kultural simbolik untuk mewakili NU, menjadi juru bicara ormas, bahkan mewakili umat Islam Indonesia di level internasional hingga pertemuan lintas agama global. Jadi ketika kekuatan basis massa organisasi dan figur kepemimpinan menyatu, bobot kuasa serta daya tawar elektoralnya menjadi sangat dahsyat," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro pada Sabtu (29/8/2026).
Kebutuhan rezim pemerintahan terhadap stabilitas politik jangka panjang mendorong Istana berupaya merangkul kepemimpinan ormas demi menopang legitimasi sosial di tengah tantangan ekonomi dan penurunan kepuasan publik. Kendati demikian, resistensi dari jajaran kiai dan muktamirin menuntut hadirnya figurpenengah yang mampu menjembatani kepentingan jamiah dengan stabilitas nasional. "Pemerintah tidak mau melepas begitu saja tanpa ada sosok yang dipercaya mampu merepresentasikan kepentingan stabilitas nasional di tubuh NU, sementara kiai dan jemaah juga menolak didikte kekuasaan. Jalan tengah spekulatif yang muncul adalah figur seperti Gus Kikin yang dapat menjadi jembatan titik temu atau win-win solution bagi semua pihak," jelas Agung Baskoro.
Secara demografis, konsentrasi pemilih berlatar belakang santri di Pulau Jawa menjadikan restu kultural PBNU sebagai kunci penentu stabilitas politik dan kemenangan elektoral. Realitas sosiologis ini menjelaskan mengapa pimpinan tertinggi negara menaruh perhatian yang demikian mendalam terhadap dinamika suksesi kepengurusan NU. "Dari klaim 150 juta warga yang terafiliasi secara kultural maupun struktural, ada sekitar 100 sampai 120 juta pemilih yang merepresentasikan hampir 60 persen dari total DPT nasional. Jawa tetap menjadi kunci elektoral utama, sehingga sangat rasional jika elite kekuasaan menaruh atensi besar terhadap siapa yang menakhodai PBNU lima tahun ke depan," tandas Agung Baskoro.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah agar energi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tidak terkuras habis hanya untuk urusan perebutan posisi kepemimpinan semata. Said menekankan pentingnya menjaga marwah NU sebagai jangkar kebudayaan yang kokoh di tengah masyarakat.
Menurutnya, forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut jauh lebih baik jika diarahkan secara penuh untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi umat serta bangsa Indonesia. “Sebagai kekuatan subkultur, NU menjadi ruang budaya tempat nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, toleransi, dan kearifan lokal berproses secara organik. Praktik inilah yang menjadi kedigdayaan NU hingga hari ini,” kata Said melalui keterangan yang diterima Law-Justice, Jumat (28/08/2026).
Lebih lanjut, Said memaparkan bahwa tantangan nyata di tingkat akar rumput saat ini sangat kompleks. Mulai dari masalah kemiskinan, angka pengangguran, krisis di sektor pertanian serta lingkungan, hingga tekanan global yang membawa dampak langsung terhadap dinamika ekonomi dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Politisi Senior PDIP tersebut menyatakan bila modal sosial yang dimiliki NU harus terus dirawat agar organisasi tidak terseret arus dinamika politik praktis. "Proses suksesi kepemimpinan di tubuh NU harus terhindar dari pola pergantian pemimpin politik yang bersifat pragmatis serta transaksional," tuturnya.
Meski berakar kuat dari tradisi pesantren di pedesaan, cakupan peran dan ekspektasi publik terhadap NU kini telah melampaui batas-batas komunitas desa. Tradisi intelektual keislaman yang dipadukan dengan kontribusi ratusan ribu sarjana lulusan berbagai belahan dunia menjadikan NU sebagai kekuatan strategis. Said menilai bahwa saat ini NU telah menjelma dari sekadar kekuatan subkultur menjadi kekuatan diasporik yang memegang peranan penting dalam menjawab tantangan peradaban global.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka yang juga Politisi Senior PKB Maman Imanulhaq mengaku miris melihat fenomena karantina sejumlah peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sukolilo.
Sebagai warga NU, Maman menilai langkah tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap yang baik dalam sebuah forum permusyawaratan organisasi. Terlebih, muncul dugaan adanya campur tangan pihak eksternal yang berpotensi mempengaruhi kebebasan peserta dalam menentukan sikap. “Dalih apapun, kalau sampai ada upaya mengkondisikan peserta, apalagi dimobilisasi sedemikian rupa, tentu itu tidak patut dan bisa mencederai marwah Muktamar,” ujar Maman saat dikonfirmasi Law-Justice, Kamis (27/08/2026).
Terpilihnya Miftachul Akhyar dan Gus Kikin menutup satu babak Muktamar ke-35 NU, tetapi belum otomatis mengakhiri polemik di tubuh organisasi. Perubahan mekanisme pemilihan melalui AHWA, dinamika perebutan kursi ketua umum, hingga kekhawatiran terhadap campur tangan kekuasaan menjadi catatan yang akan membayangi kepemimpinan baru PBNU.
Kini, Miftachul dan Gus Kikin menghadapi ujian untuk membuktikan bahwa konfigurasi baru PBNU lahir dari proses internal NU, bukan hasil intervensi kekuatan di luar organisasi. Terlebih, sejumlah simpul elite NU memiliki irisan hubungan dengan pemerintah dan partai politik.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang menang dalam Muktamar, melainkan ke mana arah NU setelah Muktamar. Apakah kepemimpinan baru mampu mengonsolidasikan kembali warga Nahdliyin dan menjaga independensi organisasi, atau justru membawa NU semakin dekat dengan pusaran kepentingan kekuasaan?
Rohman Wibowo
Ghivary Apriman