Jakarta, - Presiden Prabowo Subianto sebagai penguasa, tentu ingin kekuasaannya tuntas. Minimal 10 tahun. Genap dua periode.
Demi mempertahankan dan menuntaskan kekuasaannya, setiap presiden, termasuk Prabowo harus mendapatkan dukungan kuat, terutama dari rakyat. Dukungan di kalangan elite sangat bergantung kepada dukungan rakyat.
Jika dukungan rakyat melemah, pada titik tertentu telah memicu eskalasi politik hingga tak terkendali, maka para pendukung terutama yang moderat, pragmatis dan oportunis akan segara keluar dan tarik diri.
Peristiwa ini pernah terjadi tahun 1966 di era Soekarno, tahun 1998 di era Soeharto, dan tahun 2002 di era KH ahid alias Gus Dur. Sejarah bisa berulang kapan saja.
Tiga peristiwa yang terjadi di tahun 1966, 1998 dan 2002, meminjam istilah Vilfredo Pareto, dicatat oleh sejarah telah menciptakan "circulation of elites".
Teori "The Circulation of Elites" ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di setiap sejarah bangsa. Begitulah sejarah menyuguhkan hukum sosialnya.
Setidaknya ada tiga survei yang dilakukan 2-3 bulan terakhir. Hasilnya: tingkat kepuasan rakyat terhadap Prabowo turun tajam.
Di antara lembaga survei itu adalah SMRC dan Indikator. Dalam survei SMRC, tingkat kepuasan rakyat terhadap Prabowo turun menjadi 51,1 persen. Elektabilitas Prabowo bahkan hanya di angka 14,5 persen.
Sebagai orang yang punya panggung utama nasional dan menjadi pengendali semua instrumen negara, elektabilitas di bawah 15 persen itu tidak hanya rendah, tapi riskan.
Angka 14,5 persen itu maauk kategori UGD, kata salah seorang pimpinan di sebuah lembaga survei.
Logistik berlimpah di tangannya dan semua kamera mengikuti aktivitasnya, tapi elektabilitas Prabowo hanya 14,5 persen. Ini secara politik tentu menjadi masalah yang amat serius.
Setidaknya ada empat faktor mengapa kepuasan publik terhadap Prabowo terus memburuk bahkan menurun tajam. Terutama dari sisi elektabilitas yang hanya mencapai 14,5 persen.
Pertama, komunikasi politik Prabowo yang seringkali bernada konfrontatif. "Londo Ireng" yang diasosiasikan ke LSM, media dan pengamat merupakan bentuk konfrontasi yang kontra-produktif.
Narasi "Orang desa tidak butuh dolar" di saat rupiah sedang melemah dan rakyat kesulitan hidup juga telah meningkatkan kekecewaan publik. Juga berbagai narasi terkait dengan Israel, negara yang menjadi common enemy bagi masyarakat Indonesia
Kedua, tata kelola program yang bermasalah dan minimnya pengawasan. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mendapatkan perhatian secara masif oleh publik.
Sementara Danantara masih dilihat dengan mata penuh curiga oleh publik karena dianggap kurang adanya transparansi.
Ketiga, praktik korupsi masih merajalela dan belum nampak ada perubahan selama pemerintahan Prabowo.
Termasuk korupsi yang menyasar orang-orang yang mengelola program andalan istana seperti MBG. Sementara KDMP terus diterpa isu miring dan masih direspons secara negatif oleh publik.
Keempat, orkestrasi politik istana yang tidak rapi. Banyaknya faksi dan perebutan pengaruh di lingkaran istana yang telah menjadi isu publik dianggap sebagai bagian dari sumber masalah bagi stabilitas politik nasional.
Sehingga muncul pertanyaan publik: mereka bekerja untuk rakyat atau hanya berkompetisi untuk kepentingan faksinya masing-masing?
Jika empat hal ini bisa dibenahi dan dirapikan, disertai dengan kecerdasan dan kecerdikan tim istana dalam mwlakukan komunikasi publik dengan mengekspose setiap keberhasilan kerja yang proven dan memberi dampak positif, bahkan kepuasan bagi rakyat, maka persepsi dan ekspektasi publik bisa berangsur berubah.
Sebaliknya, jika semua indikator keterpurukan politik istana itu diabaikan dan presiden masih percaya diri dan terus merasa aman, maka ini akan memperbesar potensi lahirnya sejarah baru yang boleh jadi tak pernah disadari kemunculannya, bahkan oleh istana itu sendiri.