Jakarta, - Beberapa waktu lalu, negara terkecil ketiga di dunia yaitu Nauru secara resmi mengganti nama sesuai dengan bahasa nasional mereka yakni Republik Naoero.
Pemerintah Nauru menyebut langkah ini akan mengembalikan negara kepulauan Pasifik itu ke nama tradisional.
"Republic of Naoero adalah sebutan resmi baru untuk wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Nauru. Bentuk singkatnya adalah Naoero, dengan kode yang diperbarui menjadi NRO, dan penduduknya akan disebut sebagai dei-Naoero," demikian pernyataan resmi pemerintah di Facebook, Jumat (31/7).
Dalam pernyataan itu, pemerintah Nauru menjelaskan tak perlu menggelar referendum karena Naoero bukan nama baru yang membutuhkan penerimaan rakyat.
"Nama itu sudah menjadi identitas rakyat, tercantum dalam lambang negara, dan digunakan dalam masyarakat; dan yang terpenting, diizinkan oleh Konstitusi," lanjut mereka.
Nauru dikenal secara internasional sebagai Nauru karena nama lokalnya sulit diucapkan oleh orang asing.
Perubahan nama itu diusulkan Presiden Nauru David Adeang pada Januari lalu. Dia menyebut perubahan nama ini sesuai dengan ejaan dan pengiucapan dalam bahasa nasional.
"Perubahan yang diusulkan ini bertujuan untuk lebih menghormati warisan bangsa kita, bahasa kita, dan identitas kita," kata David pada Januari lalu, dikutip ABC News.
Bagi komunitas internasional Nauru umumnya dikenal dengan pengucapan Now-roo, dan sekarang akan diucapkan menjadi Now-ero.
Nauru adalah negara terkecil ketiga di dunia berdasarkan jumlah penduduk, setelah Tuvalu dan Kota Vatikan. Negara ini hanya memiliki sekitar 12.000 penduduk.
Kepulauan ini pernah dijajah Jerman lalu dikendalikan Australia hingga menjadi republik merdeka pada 1968. Setelah menjadi republik, Nauru sudah menghadapi berbagai gejolak.
Pada 1970-an, tambang fosfat menyumbang kekayaan yang masif di Nauru, tetapi sekitar dua dekade kemudian industri ini runtuh dan kepulauan tersebut berada dalam kehancuran.
Kini, Nauru jadi salah satu negara di dunia yang paling berisiko tenggelam akibat permukaan laut yang terus naik buntut perubahan iklim.
Pemerintah sampai-sampai terus mencari investasi luar negeri melalui program kewarganegaraan berbayar untuk mendanai migrasi dan infrastruktur dari wilayah yang terus terdampak laut.