Jakarta, - "Prabowo tidak mencari Londo Ireng. Dua kata dilempar, lautan terbelah sendiri. Yang diam berarti pejuang, yang kejang-kejang perlu diperiksa. Yang bersih tidak takut transparansi. Bawa ke pengadilan, buka semua!"
Saya mau mulai dari keprihatinan. Bukan dari kemarahan.
Bangsa ini sebenarnya sudah lama sadar. Sadar bahwa kekayaannya tidak pernah benar-benar dinikmati pemiliknya sendiri.
Tambang dikuasai segelintir orang. Izin usaha dikuasai segelintir orang. Hutan, nikel, batubara, sawit — semua cabang produksi penting yang menurut Pasal 33 UUD 1945 harusnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, nyatanya dikuasai konglomerasi.
Lalu apa yang terjadi ketika ekonomi sudah di tangan mereka?
Politik ikut dibeli. Perizinan ikut dikendalikan. Pasar ikut dimonopoli. Beras, CPO, gula — hajat hidup orang banyak — diatur dari ruang rapat segelintir taipan.
Puluhan tahun kita hidup begitu. Dan puluhan tahun pula rakyat memimpikan satu hal sederhana: seorang pemimpin yang berani.
Karena selama ini, mari jujur, presiden demi presiden umumnya justru berada di bawah bayang-bayang mereka. Yang membiayai kampanye siapa? Yang mengatur tiket pencalonan siapa? Kan gitu.
Lalu muncul presiden yang mencoba melawan arus.
Yang mengambil alih tata kelola tambang lewat Danantara Sumber Daya Indonesia. Yang menata devisa hasil ekspor supaya dolar hasil kekayaan bumi Indonesia tidak parkir di Singapura.
Yang menyentuh monopoli pangan — beras, CPO — cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang bikin MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan.
Sempurna? Tidak. Tapi arah kebijakannya sudah benar: APBN untuk rakyat!
Banyak yang perlu dikritik? Ya banyak. Kritiklah pada tata kelolanya, pada praktik-praktik korupsinya. Silakan. Kritik itu vitamin.
Tapi perhatikan polanya. Ini yang menarik.
Yang diserang habis-habisan justru bukan tata kelolanya — melainkan arah kebijakannya. Program yang bikin Indonesia mandiri itu sendiri yang digempur. MBG dibully. Koperasi dibully. Swasembada dibully pakai narasi pesta babi. Presidennya disebut bodoh, disebut Firaun, disamakan kucing rabies.
Sementara penggarongan kekayaan Ibu Pertiwi yang nilainya ribuan triliun? Sepi. Tidak jadi tema demo. Tidak jadi headline berhari-hari.
Presiden yang berani menghentikan pesta pora — pesta pora yang membuat negara kaya tapi rakyatnya miskin — justru dia yang dibully.
Lho, kok bisa?
Di sinilah kita masuk ke perang yang sesungguhnya: perang narasi.
Para penguasa lama ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Mereka berjejaring dengan kekuatan modal global.
Dan kekuatan global punya kepentingan yang jelas: Indonesia yang tergantung impor lebih menguntungkan daripada Indonesia yang swasembada. Indonesia yang ribut lebih mudah dikendalikan daripada Indonesia yang tenang membangun industrinya.
Apakah ini teori konspirasi? Mari lihat data, bukan perasaan.
Sepanjang 2026, rupiah ditekan sampai hampir Rp18.000 per dolar. IHSG rontok lebih dari sepertiga nilainya, dana asing kabur puluhan triliun. Lalu beredar ramalan-ramalan: bulan April Indonesia kolaps, ekonomi hancur, negara gagal. Ramalan yang — sampai hari ini — tidak terbukti. Pasar mulai pulih, indeks merangkak naik lagi.
Lalu soal dana asing. Dokumen yang beredar — sebagian bahkan terkonfirmasi dari data terbuka di situs OSF sendiri — menunjukkan jaringan filantropi global itu mengalirkan jutaan dolar ke ekosistem LSM dan lembaga riset di dalam negeri, dengan bahasa program yang halus: "demokrasi", "masyarakat sipil", "kebebasan". Bahkan ada dokumen strategi yang menyebut era pemerintahan sekarang dengan istilah "King of Ashes" — raja di atas abu.
Catat: sebagian dokumen lain memang belum dikonfirmasi resmi oleh para pihak. Maka sikap kita jelas — jangan main vonis. Tuntut audit terbuka. Bawa ke jalur hukum.
Di titik ini saya justru sepakat dengan Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Mudhofir Abdullah, yang mengingatkan: jangan berhenti di pidato — kalau ada bukti, bawa ke pengadilan.
Betul Prof! Kami dukung penuh. Karena payung hukumnya sudah ada: PP 63/2008 mengatur tata cara yayasan asing beroperasi di Indonesia, dan UU Ormas 17/2013 mewajibkan ormas penerima dana asing melapor dan diaudit. Tinggal ditegakkan.
Buka semua aliran dana asing ke media dan LSM. Kalau bersih, ya selesai, nama baik pulih. Kalau tidak berani buka, lha itu yang jadi pertanyaan. Yang bersih tidak takut transparansi, to?
Nah, dalam konteks inilah pidato "londo ireng" itu harus dibaca.
Presiden tidak menuduh semua wartawan. Tidak menuduh semua aktivis. Kalimatnya jelas: ADA. Ada wartawan, ada pengamat, ada LSM yang mentalnya seperti londo ireng zaman kolonial — pribumi yang kulitnya sama dengan kita, tapi bekerja untuk kepentingan tuan di seberang.
ADA itu artinya sebagian. Oknum. Bukan profesi.
Wartawan jujur yang bongkar korupsi? Itu mitra perjuangan. Aktivis yang benar-benar bela rakyat kecil? Itu pahlawan. Justru merekalah yang paling dirugikan kalau profesinya ditunggangi oknum yang dibiayai kepentingan luar.
Tapi lihat reaksinya. Alih-alih menjawab "siap Pak, mari berantas londo ireng bersama-sama," yang keluar adalah framing seolah-olah semua wartawan dituduh. Marah. Playing victim. Tuntut minta maaf.
Padahal logikanya sederhana. Kalau saya bilang "ada santri yang malas ngaji," apakah semua santri harus tersinggung? Yang rajin ngaji ya santai saja. Yang kejang-kejang duluan, lha itu yang perlu ditanya: kok merasa?
Itulah jeniusnya dua kata itu. Tanpa menyebut satu nama pun, lautan terbelah dengan sendirinya. Kelihatan siapa berdiri di mana.
Maka keprihatinan saya kembali ke titik awal.
Delapan puluh tahun merdeka, baru kali ini ada momentum serius mengembalikan kekayaan negara ke pangkuan konstitusi. Ke Pasal 33. Ke cita-cita para pendiri bangsa.
Dan justru di momentum inilah serangan narasi paling gencar terjadi.
Rakyat tinggal memilih: ikut arus framing, atau berpikir jernih pakai data. Bertanya sederhana setiap kali membaca berita: ini narasinya menguntungkan siapa? Indonesia yang mandiri, atau Indonesia yang tergantung?
Perang ini tidak dimenangkan dengan teriak paling keras. Perang ini dimenangkan dengan membaca paling jernih.
Wallahu a`lam bishawab.