Jakarta, - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak seluruh partai politik mendukung arah baru kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai Prabowonomics.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah meninjau ulang hingga merevisi 108 undang-undang yang dinilai menghambat implementasi ekonomi konstitusi.
"Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau `Prabowonomics` ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Cak Imin di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (26/7/2026), mengutip Inilah.
Ia menjelaskan sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut Cak Imin, berbagai produk hukum yang dinilai tidak lagi sejalan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi juga perlu ditinjau ulang agar selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain perubahan regulasi, Cak Imin menilai politik anggaran harus diarahkan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung keberhasilan "Prabowonomics".
Ia menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya lebih banyak digunakan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Beberapa program yang menjadi prioritas, menurutnya, antara lain pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta penguatan kewirausahaan masyarakat.
"APBN harus lebih diarahkan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.