Jakarta, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menganggap bahwa tingginya biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu faktor yang memicu kepala daerah melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Tito merespons maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam beberapa waktu belakangan.
"Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Tito mengatakan take home pay atau penghasilan kepala daerah tidak sebanding dengan biaya kampanye yang telah dikeluarkan.
"Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar," ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan korupsi juga bisa dilakukan karena faktor pribadi.
"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa," ujarnya.
Tito mengatakan Kemendagri tidak bisa menjamin integritas kepala daerah yang terpilih di Pilkada. Kemendagri hanya bisa melakukan pengawasan dan membuat sistem pencegahan korupsi bersama KPK dan Kejagung.
"Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya," ujarnya.
Sejumlah kepala daerah terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu belakangan. Terbaru, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan telah ditetapkan sebagai tersangka.