Jakarta, - Menteri Keuangan (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara merespons soal temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal dugaan penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan mobil pikap di program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran pengadaan mobil tersebut jika sudah melalui proses audit.
"Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja," katanya ketika ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
"Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure. Aman," lanjutnya.
Purbaya mengakui pihaknya belum mengantongi data yang menjadi temuan ICW.
"Saya belum lihat," ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Temuan ICW terkait dugaan penggelembungan anggaran itu diperoleh berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengadaan mobil pikap yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk program tersebut.
Dari temuan ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap tersebut. Jika diakumulasikan dengan target pengadaan pikap sebanyak 80 ribu unit, maka ICW menaksir potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Atas temuan tersebut, ICW merekomendasikan penghentian sementara proyek, pembukaan seluruh dokumen pengadaan kepada publik, serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadi praktik perburuan rente maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan keuangan negara.
"Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap KDMP berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan usaha yang sehat," tulis ICW dalam laporannya.