Jakarta, - Sebagai informasi, dinamika politik menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 semakin memanas, dengan kontestasi yang dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan muktamar-muktamar sebelumnya.
Para analis internal NU menilai bahwa persaingan kali ini tidak hanya melibatkan figur individu semata, tetapi juga menyangkut konfigurasi jaringan politik, kultural, serta kedekatan dengan pusat kekuasaan negara yang sudah lama mengakar.
Tokoh muda NU, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, pada Jumat (1/5/2026) mengidentifikasi setidaknya enam poros utama yang saat ini sedang aktif bergerak membangun kekuatan masing-masing di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Poros pertama adalah kubu petahana yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU incumbent, Yahya Cholil Staquf, yang memiliki keunggulan struktural dan jaringan nasional yang sudah terbangun dengan baik meskipun masih memerlukan pasangan Rais Aam yang kuat.
Poros kedua berpusat pada Miftachul Akhyar yang beririsan dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, di mana kubu ini dikenal memiliki basis tradisional yang sangat solid serta kedekatan erat dengan jaringan kiai sepuh di berbagai wilayah.
Poros ketiga mengarah pada figur Nazaruddin Umar, yang disebut-sebut mendapat dukungan kuat dari lingkaran kekuasaan sehingga kedekatan dengan pemerintah menjadi modal politik yang signifikan dalam kontestasi ini.
Poros keempat merupakan jaringan besar yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dengan nama-nama kuat seperti Abdussalam Shohib, Yusuf Chudhori, Imam Jazuli, dan Abdul Ghoffar Rozin.
Poros kelima berasal dari PWNU Jawa Timur yang mendorong Abdul Hakim Mahfuz, mengingat basis Jawa Timur tetap menjadi salah satu kantong suara terbesar dalam setiap penyelenggaraan muktamar NU.
Poros keenam dipimpin oleh Marzuki Mustamar yang secara terbuka mendukung Said Aqil Siradj untuk menduduki jabatan Rais Aam dalam struktur kepemimpinan organisasi.
Dari sisi jumlah suara, terdapat dua kekuatan dominan yang menonjol, yakni jaringan PKB-PMII diperkirakan menguasai sekitar 250 suara sementara jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama memiliki sekitar 130 suara.
Kubu petahana Yahya Cholil Staquf diprediksi mengantongi sekitar 100 suara atau setara dengan 20 persen, angka yang dinilai cukup kompetitif tetapi belum cukup untuk menang tanpa membangun koalisi dengan poros lainnya.
Di luar ketiga kekuatan besar tersebut, masih ada sekitar 70 hingga 80 suara mengambang yang berpotensi menjadi king maker penentu arah akhir kontestasi muktamar nanti.
Jika dua kekuatan besar yaitu PKB-PMII dan jaringan pemerintah berhasil berkoalisi, total suara mereka bisa mencapai lebih dari 400 suara sehingga kontestasi berpotensi mengerucut pada satu pasangan calon yang sangat dominan.
Namun realitas politik NU tidak sesederhana itu karena faktor ego figur, kepentingan jaringan, serta dinamika tarik-ulur pengaruh sering kali membuat proses konsolidasi tidak berjalan mulus.
Setiap poros memiliki ambisi yang sama untuk menempatkan kader terbaiknya di posisi strategis, baik sebagai Ketua Umum maupun Rais Aam, sehingga membuka peluang munculnya poros-poros tandingan di saat-saat akhir menjelang pemilihan.
Muktamar ke-35 NU bukan sekadar ajang memilih siapa yang akan memimpin, melainkan juga menentukan arah organisasi ke depan antara mempertahankan tradisi atau mendorong modernisasi serta antara menjaga independensi atau mendekatkan diri dengan kekuasaan.
Dalam konteks ini, siapa yang paling memiliki kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah suara semata, tetapi juga dari kemampuan membaca momentum, membangun koalisi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dan eksternal organisasi.
Satu hal yang pasti, Muktamar NU 2026 akan menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.