[INTRO]
Tekad Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian nasional melalui program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, Koperasi Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perdebatan yang semakin tajam di ruang publik. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak luar. Di sisi lain, para pengkritik mempertanyakan efektivitas, tata kelola, serta dampak fiskal dari berbagai program tersebut.
Dalam dinamika politik yang semakin kompetitif, muncul pula berbagai spekulasi mengenai adanya kelompok-kelompok berkepentingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai berpotensi merasa dirugikan apabila agenda kemandirian ekonomi Indonesia berjalan sesuai rencana. Sebagian pengamat berpendapat bahwa kebijakan seperti hilirisasi sumber daya alam, penertiban penguasaan lahan yang diduga melanggar hukum, dan penguatan peran negara dalam sektor strategis dapat memengaruhi kepentingan sejumlah pelaku ekonomi maupun politik yang selama ini menikmati status quo.
Dinamika politik yang berkembang menjelang paruh kedua tahun 2026 menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Berbagai kritik, gerakan masyarakat sipil, hasil survei, hingga perdebatan mengenai sejumlah kebijakan pemerintah dipandang bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian perkembangan yang dianggap berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah dimana tujuan utamanya adalah mendowngrade pemerintahan Prabowo.
Dalam perspektif ini, terdapat dugaan bahwa apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah terus melemah, kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya instabilitas sosial maupun politik. Sejumlah fenomena seperti hasil survei opini publik, pembentukan kabinet bayangan, meningkatnya kritik terhadap program-program pemerintah, dan berbagai spekulasi di ruang public sebagai bagian dari proses pembentukan opini yang dinilai dapat menggerus legitimasi pemerintahan.
Dduga berbagai peristiwa tersebut merupakan bagian dari satu rencana yang terkoordinasi atau bahwa terdapat pihak tertentu yang merancang kerusuhan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Sebagai pra kondisi untuk menciptakan instabilitas nasional bahkan kerusuhan, mereka berusaha untuk mendowngrade pemerintahan Prabowo lewat serangkaian aksi dan Gerakan. Sejauh ini minimal sudah ada 4 gerakan yang berusaha mendowngrade pemerintah Prabowo
Yang Pertama, Survey SMRC. Survei SMRC yang dirilis pada Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo turun menjadi 51,1%, dari 81,2% pada November 2025 dan 66,4% pada survei Februari–Maret 2026. Menurut Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, faktor utama penurunan adalah persepsi publik terhadap memburuknya kondisi ekonomi, disusul penilaian terhadap situasi politik dan penegakan hukum.
Yang menarik disini adalah bahwa Saiful Mujani merupakan pendiri SMRC dimana pada bulan maret 2026 yang lalu sempat berpidato mengangkat tema "Mengapa Harus Menurunkan Presiden dan Bagaimana Menurunkannya?". Dalam berbagai pemberitaan, ia mengkritik sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dan membahas mekanisme konstitusional untuk pemberhentian presiden apabila dianggap melanggar konstitusi. Setelah pernyataannya menjadi polemik, Saiful juga memberikan klarifikasi bahwa yang ia maksud adalah mekanisme konstitusional, bukan ajakan melakukan makar atau kudeta.
Yang Kedua, Pembentukan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil sebagai inisiatif untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah. Menurut penyelenggaranya, kabinet ini bersifat non-partisan, bekerja secara sukarela (pro bono), dan bertujuan menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti. Komposisi kabinet mencakup akademisi, peneliti, ekonom, aktivis, dan pakar kebijakan seperti Feri Amsari, Bhima Yudhistira, Curie Maharani, Yance Arizona, Irma Hidayana, dan lainnya.
Beredar isu di media sosial bahwa beberapa tokoh, khususnya Bhima Yudhistira (CELIOS), memiliki keterkaitan dengan Open Society Foundations karena lembaga tempatnya bekerja pernah menerima hibah dari Soros. Alhasil, Bhima atau Kabinet Bayangan ada yang menilai sebagai bagian atau diduga dikendalikan oleh Open Society Foundations. Karena sebagian anggota Kabinet Bayangan merupakan staf, pengurus, atau perwakilan resmi Open Society Foundations tersebut.
Yang Ketiga, Mall di Kota Kota Besar Dipagari Tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perhatian publik terhadap pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Langkah ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian pihak menafsirkan bahwa peningkatan sistem pengamanan tersebut dapat menciptakan persepsi seolah-olah para pengelola mall sedang bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya kerusuhan massal atau gangguan keamanan dalam beberapa bulan mendatang.
Terlepas dari alasan resmi yang disampaikan oleh pihak pengelola, kemunculan pagar-pagar tinggi di ruang publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Ketika langkah pengamanan yang tidak lazim dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi, sebagian orang dapat menafsirkan adanya ancaman yang lebih besar daripada yang diketahui publik. Akibatnya, muncul anggapan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap potensi gejolak sosial di masa depan.
Yang Ke empat. Elektabilitas KDM Diatas Prabowo. Elektabilitas Dedi Mulyadi (KDM) berada di atas Prabowo Subianto. Hasil Survei SMRC (Juli 2026) menunjukkan bahwa berdasarkann simulasi head-to-head (dua nama) antara Dedi Mulyadi dan Prabowo Subianto, Dedi Mulyadi memperoleh 59,0%, sedangkan Prabowo 28,3% (sisanya tidak tahu/tidak menjawab). Ini merupakan salah satu hasil survei yang ramai diberitakan karena menunjukkan KDM unggul cukup jauh dalam skenario dua kandidat.
Diduga hasil survey tersebut memang sengaja dimunculkan untuk mendowngrade sosok Prabowo yang dinilai sudah menjadi figur yang tidak di sukai rakyat sehingga sah sah saja untuk segera di lengserkan digantikan dengan figure yang lain.
Selain empat hal diatas, diduga akan muncul lagi gerakan gerakan lain yang tujuannya mendowngrade pemerintahan Prabowo. Mereka berusaha menciptakan kondisi agar Masyarakat terbentuk opini untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahnya sendiri sebagai cikal bakal tersulutnya kerusuhan massa seperti tahun 1998 yang lalu.
Sebagai warga bangsa yang semakin cerdas dan realistis kiranya kita perlu lebih bijak membaca setiap kejadian dan pesan pesan politik yang ada dibaliknya. Jangan sampai keinginan pemerintahan saat ini yang mewujudkan Indonesia mandiri lewat pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 dibawah kepemimpinan presiden Prabowo menjadi gagal karena ulah londo ireng pengkhianat bangsa
Kritik kepada pemerintah memang diperlukan untuk menjaga agar pemerintahan yang berkuasa saat ini dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat rakyat. Tetapi kritik yang disusupi agenda terselubung untuk memanas manasi massa agar terjadi kerusuhan dan instabilitas nasional harus dihindarkan karena kalau terjadi kerusuhan yang rugi akhirnya adalah rakyat jelata juga. Jadi waspadalah..