-
Mewakili Bank Indonesia (BI) Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya menanggapi bahwa nilai tukar rupiah dalam yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, itu dipicu oleh perang yang berkecamuk antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran selama lebih dari sebulan belakangan ini.
Bank Indonesia (BI) buka suara soal pelemahan nilai tukar rupiah dalam yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Penjelasan BI ini menyangkut soal Rupiah Jatuh ke Atas Level Rp17 Ribu .
Perang mendorong Amerika Serikat menggelontorkan belanja yang lebih besar dari seharusnya. Gelontoran biaya perang membuat defisit fiskal mereka membesar hingga mendorong imbal hasil US Treasury meningkat.Peningkatan imbal hasil itulah yang kemudian mendorong pergerakan arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia sehingga menekan nilai tukar rupiah."Rentetan perang memang berdampak ke sektor keuangan, pergerakan arus modal dari negara berkembang ke AS menjadi lebih kencang, dampaknya apresiasi dolar. Dolar menguat terhadap hampir semua mata uang dunia termasuk rupiah," katanya di Bandung, Jumat (24/4) sore.Advertisement
Lihat Juga :
Survei Kadin: Pelaku Usaha `Wait and See` di Tengah Ketidakpastian
Nah, untuk menahan agar tekanan tidak semakin dalam, Juli menambahkan BI meningkatkan intervensinya."Tidak hanya di spot tapi di forward juga, baik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan terkait transaksi valas akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen BI menjaga stabilitas rupiah," katanya. Nilai tukar rupiah melemah dalam ke atas level Rp17 ribuan beberapa waktu belakangan ini.Diberutakan per Jumat (24/4) kemarin, mata uang garuda berada di level Rp17.229 per dolar AS.
Bukan tugas BI sendiri
Ekonom senior Ryan Kiryanto mengatakan dalam menjaga stabilisiasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan besar imbas gejolak geopolitik belakangan ini sejatinya BI tak bisa kerja sendiri.Bank sentral harus juga mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah.Dukungan salah satunya bisa dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor.
Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tak hanya menjadi tugas Bank Indonesia (BI), tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Salah satu yang disorot adalah pentingnya penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara konsisten untuk menekan laju impor.
Kebijakan TKDN dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Jika impor bisa ditekan, maka permintaan terhadap dolar AS juga akan berkurang, sehingga tekanan terhadap rupiah menjadi lebih ringan. Dengan begitu, langkah BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar akan lebih efektif.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mempercepat penggunaan bahan substitusi impor, khususnya di sektor farmasi. Saat ini, sekitar 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari China dan India. Kondisi ini dinilai berisiko karena membuat industri dalam negeri rentan terhadap gangguan pasokan global dan fluktuasi nilai tukar.
Karena itu, penguatan industri lokal melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri menjadi langkah penting. Tidak hanya untuk mengurangi impor, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Dukungan lain bagi BI juga bisa dilakukan dengan mendorong penguatan koordinasi KSSK supaya setiap keputusan dan pernyataan yang mereka keluarkan bisa lebih market friendly.
"BI dalam kondisi sekarang ini sudah mengerjakan yang jadi bagian dan tugasnya dalam menjaga rupiah. Tinggal otoritas lain juga harus kita dorong untuk melakukannya," katanya.