Jakarta, - Dalam setiap peristiwa kekerasan terhadap aktivis, publik hampir selalu disodori satu penjelasan yang terasa cepat dan menenangkan: dendam pribadi. Ia sederhana, mudah dicerna, dan seolah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi.
Namun dalam kasus penyiraman terhadap aktivis, pertanyaan yang justru harus diajukan sejak awal adalah: apakah penjelasan tersebut benar-benar menjelaskan, atau justru sedang mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lebih besar?
Pertanyaan ini menjadi relevan bukan karena kecurigaan tanpa dasar, tetapi karena fakta-fakta yang muncul di permukaan tidak sepenuhnya sejalan dengan kesederhanaan narasi tersebut.
Dugaan keterlibatan lebih dari satu pelaku, adanya pembagian peran, serta indikasi bahwa tindakan ini didahului oleh pengamatan dan koordinasi, menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak berdiri sebagai tindakan spontan.
Ketika sebuah tindakan menunjukkan pola seperti ini, maka ia tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai luapan emosi individual.
Dendam pribadi, dalam pengertian paling mendasar, adalah konflik antarindividu. Ia lahir dari relasi langsung, dari pengalaman personal, dan dari ketegangan yang bersifat terbatas.
Karena itu, tindakan yang didorong oleh dendam biasanya tidak memerlukan banyak orang. Ia tidak membutuhkan struktur. Ia juga tidak menuntut pembagian peran yang rapi. Semakin kompleks sebuah tindakan, semakin besar jarak antara emosi personal dan bentuk pelaksanaannya.
Di sinilah logika mulai bekerja. Jika benar ini dendam pribadi, mengapa diperlukan banyak orang? Jika benar ini konflik individu, mengapa ada pembagian peran?
Dan jika benar ini sekadar urusan personal, mengapa tindakan tersebut tampak dirancang, bukan terjadi secara langsung? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia adalah alat untuk menguji apakah sebuah penjelasan mampu berdiri secara konsisten.
Perbedaan antara motif dan metode menjadi sangat penting. Motif menjelaskan alasan di balik tindakan. Metode menjelaskan cara tindakan itu dijalankan.
Dalam kasus ini, motif yang diajukan adalah personal, tetapi metode yang terlihat justru menunjukkan karakter yang terorganisir. Ketika motif dan metode tidak berada pada level yang sama, maka ada celah dalam penjelasan yang harus diisi.
Celah inilah yang membuka kemungkinan bahwa penjelasan dendam pribadi bukanlah keseluruhan cerita. Ia mungkin benar untuk sebagian pelaku, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa tindakan tersebut melibatkan lebih banyak orang.
Dalam setiap tindakan yang melibatkan banyak pihak, selalu ada pertanyaan lanjutan yang tidak bisa dihindari: siapa yang menghubungkan mereka, siapa yang memastikan koordinasi berjalan, dan siapa yang mengetahui sebelum tindakan itu dilakukan.
Mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut berarti menerima penjelasan yang tidak lengkap sebagai kebenaran. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin memberikan rasa kepastian.
Namun dalam jangka panjang, ia justru menggerus kepercayaan publik. Sebab publik tidak hanya menilai dari apa yang dikatakan, tetapi dari apakah penjelasan tersebut mampu menjelaskan seluruh fakta secara utuh.
Di sinilah kemungkinan “pengalihan” menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Pengalihan tidak selalu berarti kebohongan.
Ia bisa hadir dalam bentuk penyederhanaan yang berlebihan, dalam bentuk fokus yang dipersempit, atau dalam bentuk penjelasan yang berhenti terlalu cepat. Ketika perhatian publik diarahkan hanya pada motif personal, maka ruang untuk mempertanyakan dimensi lain menjadi semakin sempit.
Padahal dalam setiap tindakan yang menunjukkan struktur, selalu ada dimensi yang lebih luas dari sekadar individu. Menguji dimensi tersebut bukan berarti menuduh, tetapi memastikan bahwa tidak ada bagian dari peristiwa yang dibiarkan tanpa penjelasan.
Dalam konteks ini, mempertanyakan narasi bukanlah bentuk penolakan terhadap proses hukum, melainkan bagian dari upaya menjaga agar proses tersebut berjalan secara utuh.
Jika sebuah tindakan melibatkan banyak orang, dengan pembagian peran dan koordinasi yang rapi, maka menyebutnya sebagai dendam pribadi bukan sekadar penyederhanaan—itu adalah pengalihan.
Pada titik ini, persoalan tidak lagi berada di wilayah dugaan, melainkan konsistensi. Setiap institusi yang menangani perkara ini memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu hal mendasar: bagaimana mungkin tindakan yang menunjukkan struktur justru disimpulkan sebagai peristiwa individual.
Jika memang tidak ada struktur, maka jelaskan mengapa ada koordinasi.
Jika memang tidak ada keterlibatan lebih luas, maka jelaskan mengapa ada pembagian peran.
Jika memang ini murni urusan pribadi, maka jelaskan mengapa begitu banyak orang terlibat. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan pelengkap. Ia adalah inti dari akuntabilitas.
Karena ketika fakta di lapangan tidak dijelaskan secara utuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara, tetapi kredibilitas penjelasan itu sendiri. Publik tidak akan menilai dari apa yang dinyatakan, tetapi dari apakah seluruh fakta dapat dijelaskan tanpa kontradiksi.
Dan jika penjelasan tidak mampu menanggung fakta, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kesimpulannya, tetapi juga cara kesimpulan itu dibentuk.
Pada akhirnya, kebenaran tidak diukur dari seberapa sederhana ia terdengar, tetapi dari seberapa utuh ia mampu menjelaskan realitas. Jika tidak, maka yang tersisa bukan kebenaran—melainkan versi yang dipilih untuk terlihat sebagai kebenaran.