Skenario Buruk Ekonomi 2026, Dari Pelemahan Rupiah dan Anggaran Jebol

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menemukan sejumlah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah saat memeriksa Perusahaan Gas Negara (PGN). Hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023 menunjukkan ada 16 temuan. Sayang temuan ini dianggap angin lalu oleh penegak hukum.

Jakarta, - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai respons awal atas guncangan ekonomi global. Meski langkah ini dinilai tepat, GREAT Institute memperingatkan bahwa stabilitas APBN 2026 masih dibayangi ancaman serius akibat eskalasi konflik antara Iran dengan poros Israel–Amerika Serikat.

Sejak akhir Februari 2026, harga minyak mentah Brent telah melonjak mendekati USD 120 per barel akibat disrupsi di Selat Hormuz. Kondisi ini diperparah dengan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang kini berada di kisaran Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS.

Paket Kebijakan Pemerintah

Dalam menghadapi guncangan ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain:

Penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN.

Efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas.

Refocusing belanja kementerian dan lembaga.

Optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari.

Penguatan agenda efisiensi energi nasional.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai langkah tersebut relevan sebagai langkah awal. Namun, ia menegaskan perlunya kejujuran bahwa ini baru fase pertama.

"Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN dan kepercayaan pasar jika tekanan global bertahan lebih lama," tegas Yossi.

Simulasi GREAT Institute

Berdasarkan kajian tim Desk Ekonomi GREAT Institute melalui model quadruple shocks, terdapat tiga skenario dampak konflik terhadap defisit anggaran:

SkenarioHarga Minyak (per Barel)Estimasi Defisit APBN (% terhadap PDB)Skenario 1USD 93 - 973,25% - 3,55%Skenario 2USD 95 - 1053,40% - 3,80%Skenario 3USD 105 - 1203,80% - 4,30%

Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa skenario ketiga adalah kondisi paling kritis. "Pada tahap ini, instrumen administratif tidak lagi cukup. Opsi menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite (naik Rp1.000/liter) dan Solar (naik Rp500/liter) mulai diperlukan untuk menahan defisit," jelasnya.

Rekomendasi Strategis

Untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional, GREAT Institute mendorong pemerintah menyiapkan tiga struktur respons:

Satgas Reformasi Utang: Mengelola risiko tenor, biaya bunga, dan komposisi pembiayaan.

Satgas Reformasi Penerimaan Negara: Mengejar potensi penerimaan yang belum optimal (shadow economy dan under-reporting).

Satgas Credit Rating: Menjaga komunikasi transparan dengan pasar untuk mencegah persepsi negatif jika defisit terpaksa melampaui batas 3%.

Sebagai solusi permanen, GREAT Institute mendesak pemerintah agar tidak memisahkan respons fiskal dari agenda ketahanan energi nasional. Penguatan storage energi, pengembangan biofuel, dan diversifikasi energi primer harus segera dipercepat.

"Indonesia tidak bisa terus memasuki krisis global dengan kombinasi ketergantungan impor energi yang tinggi dan ruang fiskal yang tipis," tutup Adrian.