[INTRO]
Berkaca pada setiap babak eskalasi di Timur Tengah sebelumnya, seperti di Irak dan Libya yang menjatuhkan rejim Saddam Husain dan Moammar Qadafy, kita menyaksikan Washington acap mendapatkan dukungan penuh dari sekutunya. London, Paris dan Canberra, misalnya, selalu sigap membantu menyiapkan kapal perang dan menyiagakan pasukan khusus.
Namun, kita menyaksikan hal yang berbeda di tengah hiruk-pikuk ancaman terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, termasuk meminta dukungan untuk menjaga selat Hormuz. Yang terdengar justru adalah penolakan diam-diam dari sekutu politik tradisional yang selama ini sigap mendukung. Apa yang sejatinya terjadi? Mengapa poros sekutu Barat dan mitra regional Amerika tampaknya menarik diri dari gerbong perang Amerika Serikat yang biasa mereka tumpangi? Tulisan ini akan mengulas isu ini dengan menyajikan, paling tidak, empat alasan yang saling bedrlindan.
Pertama, alasan hengkangnya dukungan sekutu kepada AS adalah karena narasi "ancaman Iran" yang terus menerus diputar, bagai kaset rusak, dan mulai kehilangan daya magisnya. Di era kepemimpinan Amerika di bawah Trump, pendekatan transaksional yang ditempuh telah mengikis habis kepercayaan tradisional. Selain itu, Sekutu Eropa, yang sejak Perang Dingin terbiasa dengan pendekatan konsultatif, mulai tersingkir oleh gaya cowboy diplomacy yang kasar dan vulgar dari Trump. Bahkan, NATO tidak diajak berbicara ketika hendak menyerang Iran. Selain itu, ancaman AS merebut Greenland juga telah memperburuk hubungan Amerika dengan sekutu tradisionalnya.
Kini, saat eskalasi baru terjadi, Eropa memilih untuk menjaga jarak. Jerman dan Prancis, yang dahulu vokal mengkritik program nuklir Iran, justru sibuk menenangkan situasi alih-alih menyiapkan kapal perang. Mereka tak ingin lagi terlibat dalam petualangan militer yang konsekuensinya akan mereka tanggung sendiri, seperti gelombang pengungsi baru hingga ancaman terorisme di halaman rumah mereka sendiri. Seperti kata pepatah Jerman, Wer die Wahl hat, hat die Qual—siapa yang punya pilihan, dialah yang menderita. Kini, mereka memilih untuk tidak memilih.
Kedua, Iran bukan Venezuela, Irak dan Libya. Misalnya, AS mendekati “kegagalan internal di Venezuela dengan membenarkan hukuman eksternal”, di mana negara-negara di dunia juga tampaknya diam. Jika terhadap Venezuela, satu negara yang lemah dan berada di "halaman belakang" Amerika, AS hanya mampu meraih diamnya sebagian besar dunia, maka terhadap Iran, ekspektasi untuk mendapatkan dukungan militer aktif adalah sebuah kemustahilan geopolitik.
Selain itu, Iran adalah raksasa kawasan dengan kedalaman strategis. Bukan sekadar negara, Iran adalah ide, peradaban, dan jaringan pengaruh yang membentang dari Mediterania hingga Asia Selatan. Milisi proksi yang tersebar dari Yaman hingga Lebanon bukan sekadar tentara bayaran, melainkan kepanjangan tangan dari perlawanan yang telah mengakar selama dekade. Dukungan dari poros baru yang tidak lagi bergantung pada Barat, tetapi beralih ke Rusia dan China telah memberikan lapisan pelindung diplomatik di Dewan Keamanan PBB.
Ketiga, kegagalan AS merefleksikan pergeseran tektonik tata dunia pasca-kolonial. Bahasa HAM dan demokrasi yang dulu menjadi moral vocabulary yang ampuh untuk membungkus kebijakan koersif, kini nyaris tak laku di pasar global. Kini, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang kita sebut Global South, telah muak dengan kemunafikan itu. Ketika Amerika berbicara tentang ancaman nuklir Iran, dunia mengingat invasi Irak yang didasari bukti senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan.
Indonesia, sebagai bagian dari Global South yang paling vokal, melalui doktrin bebas aktifnya, secara konsisten menunjukkan bahwa perdamaian tidak bisa diimpor dengan ujung peluru. Demokrasi, seperti halnya perdamaian, harus tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar dengan bayonet. Namun, bergabungnya Indonesia ke Badan Perdamaian Trump untuk Gaza mempertanyakan doktrin politik luar negeri Indonesia yang beas dan aktif.
Keempat, Tak bisa dipungkiri, salah satu aktor yang paling berkepentingan dengan serangan ke Iran adalah Israel. Bagi Tel Aviv, program nuklir Iran adalah ancaman eksistensial yang harus dihentikan dengan cara apa pun. Namun, ironisnya, Israel pun berada dalam posisi yang tak nyaman.
Serangan terbuka ke Iran justru berisiko memicu perang regional yang tak dapat dikendalikan Israel sendirian. Hizbullah di utara memiliki 150.000 roket yang mampu melumpuhkan infrastruktur Israel. Hamas di selatan, meski telah terpukul, masih memiliki kemampuan untuk membuka front baru. Dan yang lebih penting, poros perlawanan yang dipimpin Iran telah menunjukkan kemampuannya menyerang jauh ke dalam wilayah Israel.
Secara keseluruhan, kegagalan Amerika mendapatkan dukungan dari sekutunya juga tak lepas dari kerapuhan internal diplomasi AS sendiri. Washington tampak kehilangan sentuhannya yang dulu halus dalam merayu sekutu. Bahasa ultimatum dan ancaman sanksi, yang bahkan dilemparkan ke sekutu dekat seperti NATO, Korea Selatan atau Jepang jika mereka tak ikut serta, hanya akan memperdalam jurak ketidakpercayaan.
Sekutu Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang, memiliki alasan sendiri untuk memilih tidak terlibat. Keduanya sangat bergantung pada stabilitas Selat Hormuz untuk pasokan energi mereka. Terlibat dalam perang dengan Iran berarti mengorbankan kepentingan nasional yang paling vital demi agenda geopolitik Washington yang tak jelas ujungnya. Begitu pula dengan Turki, anggota NATO yang kerap berseberangan dengan AS, justru semakin mendekatkan diri ke Moskow dan Teheran dalam berbagai forum multilateral.
Pungkasannya, bahasa diplomasi Amerika kini terdengar seperti rekaman rusak, yaitu sanksi, tekanan maksimum, dan ancaman militer. Ketika bahasa itu kehilangan pendengar, yang tersisa hanya monolog di tengah padang pasir diplomatik. Sementara itu, tatanan dunia memasuki fase liminal, fase transisi di mana tatanan lama yang dipimpin AS telah melemah, namun tatanan baru belum terbentuk. Dalam kekosongan ini, sekutu-sekutu tradisional AS memilih untuk tidak berpihak. Mereka takut terperangkap dalam labirin konflik yang tak berujung dan menghancurkan stabilitas ekonomi global.