"Saya sepakat dengan Hamdi Putra (Forum Sipil Bersuara) bahwa secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama. Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN?" kata Irma mengawali pendapatnya, Selasa (17/3/2026).
Dia mengatakan, secara hitungan, efisiensi yang dilakukan hanya menyumbang 0,02 persen dari total APBN. Irma lantas menyoroti pengeluaran negara untuk seluruh menteri diprediksi di angka Rp 57,6 miliar per tahun.
"Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya cuma 0,02 persen dari total APBN. Saat ini kabinet pemerintah setidaknya terdiri dari sekitar 48 menteri dan 56 wakil menteri," jelas Irma.
"Jika diasumsikan total penghasilan seorang menteri setelah memperhitungkan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta berbagai fasilitas sekitar Rp 100 juta per bulan, maka total pengeluaran untuk seluruh menteri mencapai sekitar Rp 57,6 miliar per tahun," tambahnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut total penghasilan wakil menteri di angka Rp 47 miliar per tahun dengan estimasi pendapatan Rp 70 juta per bulan. Jika ditotal, keseluruhan pengeluaran untuk dua jabatan itu berkisar Rp 104 miliar per tahun.
"Jika pemerintah memotong gaji mereka sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh hanya sekitar Rp 10 miliar per tahun. Bahkan jika pemotongan dilakukan hingga 50 persen angka yang sudah sangat drastis, penghematan yang dihasilkan hanya sekitar Rp 52 miliar per tahun," jelasnya.
Irma menilai angka efisien dari pemotongan gaji pejabat itu masih kecil, bahkan jika ditambah pengurangan gaji anggota Dewan. Menurutnya, maksimal angka yang negara dapat berada di kisaran Rp 850 miliar.
"Angka tersebut masih terasa kecil. Namun, jika ditambah dengan pemotongan gaji anggota DPR, dampaknya pun tetap tidak terlalu besar. Dengan total anggaran terkait penghasilan dan tunjangan DPR sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, pemotongan sebesar 50 persen hanya akan menghemat sekitar Rp 800 miliar," jelas Irma.
Dia menyebut pemotongan gaji menteri, wakil menteri hingga anggota DPR RI tak berdampak signifikan terhadap APBN. Irma menilai pemotongan gaji tak mengubah kondisi fiskal negara.
"Jika digabungkan dengan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri, total penghematan maksimalnya sekitar Rp 850 miliar. Sekilas angka itu terdengar besar. Namun dalam konteks APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp 3.842 triliun, penghematan Rp 850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN," beber Irma.
"Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara. APBN tidak akan lebih sehat, defisit tidak akan berkurang secara berarti, dan tekanan fiskal akibat gejolak global tetap tidak merubah defisit APBN karena hasilnya terlalu kecil," sambungnya.
Irma mengatakan tak masalah dengan wacana Presiden Prabowo tersebut. Namun ia mengingatkan efisiensi baiknya menyasar proyek-proyek besar supaya nilai efisiensi lebih tinggi.
"Saya pribadi tidak masalah dengan wacana presiden tersebut, tetapi alangkah lebih baik jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang bukan proyek urgent dengan nilai perolehan efisiensinya besar," imbuhnya.