Jaksa Minta Hakim Menolak Eksepsi Nadiem Makarim di Kasus Laptop

Kamis, 08/01/2026 21:20 WIB

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Anwar Makarim usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022, Kamis (4/9/2025). (Tirto)

Jakarta, - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dan penasihat hukumnya.

Jaksa Roy Riady meminta hakim menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara: PDS-79/M.1.10/FT.1/11/2025 tanggal 5 Desember 2025 yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2026 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

"Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/1).

Jaksa juga meminta hakim melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Nadiem didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi dimaksud.

Angka tersebut berasal dari kemahalan harga Chromebook sejumlah Rp1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar US$44.054.426 atau sekitar Rp621.387.678.730,00 (621 miliar)- Rp14.105 untuk 1 dolar AS.

(Gisella Putri\Editor)