[INTRO]
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mengambil langkah nyata dan terukur untuk mengatasi krisis pembelajaran, menutup kesenjangan digital, serta meningkatkan kompetensi guru menuju perbaikan kualitas pendidikan pada 2026.
Lestari menilai sektor pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan anggaran, kompetensi tenaga pengajar, hingga kemampuan peserta didik. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan komitmen dan kepemimpinan kuat dari seluruh pemangku kepentingan. “Di tengah keterbatasan dana, kita dihadapkan pada kondisi kompetensi tenaga pengajar, kemampuan peserta didik, kesenjangan digital, dan isu kesejahteraan guru yang menanti langkah segera untuk diatasi,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12) sebagaimana dilansir Antaranews.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, nilai rerata siswa SMA sederajat pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan disparitas antar-mata pelajaran. Nilai tertinggi untuk mata pelajaran wajib adalah Antropologi dengan skor 70,43, sedangkan yang terendah Bahasa Inggris dengan skor 24,93. Sementara itu, nilai Matematika tercatat 36,10 dari skala maksimum 100.
Kesenjangan digital juga masih menjadi tantangan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat, kepemilikan komputer atau laptop untuk belajar di wilayah perkotaan mencapai 65 persen, sedangkan di perdesaan baru mencapai 28 persen.
Di sisi lain, kualitas keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh dinilai belum memadai. Karena itu, Lestari menekankan pentingnya program pelatihan guru yang praktis, kontekstual, dan berbasis kebutuhan kelas.
Anggota Komisi X DPR RI itu menambahkan, upaya pemulihan sektor pendidikan perlu difokuskan pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, disertai dukungan penuh bagi sekolah untuk menjalankan program peningkatan kualitas pembelajaran. Ia mengingatkan, krisis pembelajaran yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan melemahkan daya saing bangsa di masa mendatang.