Jakarta, - Gelombang protes 25 Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana people power di Indonesia memasuki babak baru. Mobilisasi massa kali ini tidak hanya dipicu oleh krisis ekonomi dan fragmentasi elite, tetapi juga oleh isu simbolik yang viral dan akselerasi media sosial, khususnya TikTok.
Kemarahan publik berangkat dari rasa ketidakadilan: rakyat menghadapi kenaikan harga, sementara elite politik dianggap hidup dengan fasilitas mewah. Simbol-simbol inilah yang kemudian meledak di ruang digital, diperkuat oleh algoritma, dipoles menjadi konten singkat, dan akhirnya mengalir ke jalan-jalan. Literatur gerakan sosial—dari Zeynep Tufekci (2017), Manuel Castells (2012), hingga Sidney Tarrow (2011)—menjadi kunci untuk memahami dinamika baru ini: people power tidak lagi menunggu organisasi matang, ia bisa meledak seketika begitu “bahan bakarnya” tersedia.
Bahan Bakar Kemarahan
Apa sebenarnya yang menjadi pemicu gelombang “bubarkan DPR”? Isu yang paling banyak memantik amarah adalah soal tunjangan dan privilege DPR. Ketika publik berjuang menghadapi inflasi, muncul kabar tentang tunjangan besar bagi anggota parlemen. Media internasional menyorot hal ini sebagai inti kemarahan.
Kemarahan itu diperbesar oleh visual simbolik. Video anggota DPR yang berjoget saat pidato presiden dipelintir dengan narasi bahwa mereka sedang merayakan kenaikan gaji. Narasi itu ternyata menyesatkan, tetapi publik telanjur tersulut.
Sehari-hari, peristiwa semacam ini mungkin hanya menjadi perbincangan kecil. Namun di tengah krisis, video 15 detik bisa berubah menjadi pemantik besar. Seruan “bubarkan DPR” pun bergema luas, melintasi platform digital, dan akhirnya melahirkan aksi besar pada 25 Agustus.
Kemarahan kemudian semakin sulit dibendung setelah muncul korban dalam benturan. Seorang pengemudi ojek daring yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis menambah dimensi “martir” yang, menurut Timur Kuran (1991), sering menjadi katalis mobilisasi besar.
TikTok sebagai Akselerator Utama
Media sosial jelas menjadi akselerator utama, tetapi TikTok menempati posisi paling dominan. Algoritmanya yang menekankan content discovery memungkinkan video emosional—seperti footage represi atau simbol kemewahan elite—masuk ke jutaan For You Page dalam hitungan jam.
Berbeda dengan Twitter atau Facebook yang lebih bergantung pada jejaring, TikTok bekerja dengan logika “viralitas murni”. Video sederhana dengan musik latar, teks overlay, dan narasi emosional bisa menjangkau audiens yang tidak ada hubungan langsung dengan pembuatnya.
Itulah sebabnya seruan aksi 25 Agustus menyebar begitu cepat. Ajakan lewat TikTok bahkan lebih efektif daripada poster cetak atau selebaran digital. Aparat pun merespons dengan menindak beberapa kreator yang kontennya dianggap menghasut. Fakta ini justru menegaskan: pusat gravitasi mobilisasi sudah bergeser ke ruang digital, dengan TikTok sebagai panggung utama.
Manuel Castells (2012) menyebut ruang digital sebagai autonomous space tempat rakyat mengekspresikan kemarahan kolektif. Di TikTok, kemarahan itu diberi bentuk visual—tenda rakyat, nyala lilin, wajah-wajah muda—yang mudah direplikasi, disebarkan, dan akhirnya membentuk identitas kolektif.
Disinformasi sebagai Api Penyulut
Namun kekuatan yang sama bisa berbalik menjadi kelemahan. TikTok tidak hanya mempercepat solidaritas, tetapi juga mempercepat kesalahpahaman.
Kita melihat bagaimana video joget DPR dipelintir sebagai simbol pesta pora. Kita juga melihat potongan palsu soal Menkeu yang menyebut guru sebagai “beban negara”, padahal faktanya tidak pernah diucapkan. Ajakan “silaturahmi” ke rumah tokoh-tokoh publik dipresentasikan sebagai aksi damai, tetapi di lapangan berubah menjadi aksi intimidatif bahkan penjarahan.
Claire Wardle (2018) menyebut fenomena ini sebagai information disorder, di mana informasi benar bercampur dengan yang salah dan menyesatkan. Cass Sunstein (2017) dan Eli Pariser (2011) mengingatkan bahwa algoritma media sosial menciptakan echo chamber yang membuat orang semakin yakin pada kabar sesuai keyakinan mereka. Begitu narasi menyesatkan masuk ke ruang itu, koreksi fakta nyaris selalu kalah cepat.
Retakan Elite dan Sorotan Real-Time
Salah satu faktor klasik yang menentukan hasil akhir people power adalah fragmentasi elite. Bedanya, di era media sosial retakan itu terekspos secara real-time.
Debat elite di ruang rapat bisa segera bocor ke TikTok. Pernyataan di televisi langsung dipotong, diberi teks, lalu viral dengan interpretasi baru. Publik dengan cepat tahu siapa mendukung apa, siapa melawan siapa. Polarisasi elite yang dulu tersembunyi kini menjadi tontonan terbuka, bahkan bahan hiburan.
Di Indonesia 2025, semua ini berpuncak pada reshuffle kabinet. Media internasional mencatat bagaimana pencopotan Menteri Keuangan dan sejumlah pejabat kunci menjadi semacam konsesi rezim terhadap tekanan publik. Itu terjadi bukan hanya karena demonstrasi di jalan, tetapi juga karena eksposur digital yang menciptakan isolasi politik.
Gelombang Digital yang Lintas Batas
Fenomena ini tidak hanya terbatas di Indonesia. Sri Lanka, Bangladesh, dan Nepal sama-sama memperlihatkan pola yang mirip: krisis ekonomi, simbol elite yang mewah, martir yang jatuh, lalu mobilisasi digital yang cepat.
Media sosial membuat boomerang effect—sebagaimana dijelaskan Keck dan Sikkink (1998)—terjadi jauh lebih cepat. Video represi bisa sampai ke media global dalam hitungan jam, membangkitkan solidaritas internasional, dan kembali menekan rezim domestik. Di Indonesia, pasar modal bahkan bereaksi terhadap kabar viral protes, menandakan bahwa pengaruh digital melampaui politik, menjangkau ekonomi.
Penutup
Aksi 25 Agustus 2025 memberi pelajaran penting. Bahan bakarnya adalah rasa ketidakadilan, simbol yang menyulut amarah, dan narasi hoaks yang memperbesar luka. Api itu membesar karena ditiup algoritma TikTok yang membuat kemarahan publik viral lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
People power di era media sosial adalah paradoks. Ia memperbesar energi rakyat, tetapi juga memperbesar risiko manipulasi. Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan hanya mengelola ekonomi atau menyatukan elite, tetapi juga menguasai seni komunikasi digital: cepat, jujur, empatik, dan tahan uji di linimasa. Tanpa itu, setiap isu kecil bisa kembali menjadi bahan bakar gelombang besar berikutnya—lebih cepat, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan.