Jakarta, - Di media sosial sedang ramai orang membicarakan pertemuan antara Bos Lippo Group James Riady dengan mantan Presiden Jokowi. Seperti diberitakan, Bos Lippo Group James Riyadi mengunjungi Presiden ke-7 RI Jokowi beberapa waktu yang lalu. Bersama sang ayah yang merupakan pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, dan anaknya, CEO Lippo Cikarang John Riady, menyempatkan diri untuk mampir ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
“Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman,” tulis Jokowi, membagikan momen tersebut lewat akun Instagram @jokowi, Jumat, 13 Desember 2024.
Pertemuan antara salah satu anggota dari Sembilan naga dengan mantan Presiden Jokowi tersebut memunculkan penafsiran yang beragam dari masyarakat. Mengingat pertemuan itu berlangsung antara seorang mantan Presiden yang sudah kehilangan kekuasaannya dengan taipan yang selama ini disebut sebut sebagai pemegang kendali ekonomi Indonesia.
Apa kira kira tujuan dari pertemuan antara mantan Presiden Jokowi dengan salah satu anggota Sembilan naga tersebut ?, Benarkah pertemuan ini terjadi karena ada indikasi eksistensi para taipan ini mulai ditinggalkan oleh pemerintah baru yang sekarang berkuasa di Indonesia ?. Sehingga mereka itu berupaya untuk bisa mengembalikan “kenyamanan” bermesraan dengan penguasa seperti halnya terjadi saat Jokowi berkuasa ?
Menebak Agenda Pertemuan
Mochtar Riady dan keluarganya sejauh ini dikenal sebagai salah satu anggota dari 9 naga yang disebut sebut menguasai ekonomi Indonesia. Istilah "9 Naga" sendiri sering digunakan di Indonesia untuk merujuk pada kelompok konglomerat atau pengusaha besar yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam bidang ekonomi, politik, dan bisnis di Indonesia.
Istilah tersebut sering muncul dalam wacana publik dan media, meskipun daftar nama-nama pasti yang termasuk di dalamnya tidak pernah diungkapkan secara resmi atau spesifik.Namun Mochtar Riady di duga kuat adalah sebagai salah satu anggota dari 9 Naga tersebut karena gurita bisnis dan pengaruhnya.
Publik mengenal Mochtar Riady sebagai tokoh konglomerat yang tercatat beberapa kali memuji kebijakan Jokowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang dianggap membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk berkontribusi. Diketahui pula Lippo Group, di bawah kepemimpinan Mochtar Riady, mendukung program-program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, dua sektor prioritas Jokowi. Mochtar juga sering menyampaikan pandangannya mengenai transformasi ekonomi yang sejalan dengan visi Jokowi, seperti digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Sementara itu hubungan Jokowi dengan anak Mochtar Riady yaitu James Riyady juga tidak kalah akrabnya. Di era Jokowi, James Riady berperan aktif melalui pembangunan rumah sakit Siloam yang berkontribusi pada program peningkatan fasilitas kesehatan.
James Riady juga sering menekankan pentingnya menarik investasi asing, sebuah visi yang juga menjadi prioritas Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.James dan Mochtar Riady juga kerap terlihat hadir dalam forum-forum ekonomi yang dihadiri Jokowi, seperti Indonesia Investment Forum, sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta.
Alhasil ketika Jokowi kemudian mengunggah pertemuan dengan James dan Mochtar Riady di akun media sosialnya banyak orang berspekulasi tentang apa maksud dan tujuannya. Apakah hanya silaturahmi biasa atau ada pesan terselubung di dalamnya.
Meskipun pertemuan ini menarik perhatian publik, tidak ada informasi resmi yang mengungkapkan tujuan spesifik dari kunjungan tersebut. Namun, beberapa analis dan pengamat politik memberikan spekulasi mengenai kemungkinan alasan di balik pertemuan tersebut, diantaranya:
Pertama, Menjaga Hubungan Baik dengan Tokoh Berpengaruh. Meskipun Jokowi telah selesai menjabat sebagai presiden, ia masih dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam politik dan ekonomi Indonesia. Keluarga Riady mungkin ingin memastikan hubungan baik dengan Jokowi tetap terjaga untuk mendukung kelancaran bisnis mereka di masa mendatang.
Kedua, Perlindungan dan Keberlanjutan Proyek Bisnis. Seperti diketahui, Lippo Group terlibat dalam berbagai proyek besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Meikarta yang sempat menghadapi berbagai tantangan. Pertemuan dengan Jokowi bisa jadi merupakan upaya untuk mencari dukungan atau perlindungan agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan lancar di bawah pemerintahan baru.
Ketiga,Menjembatani Hubungan dengan Pemerintahan Baru. Dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, keluarga Riady mungkin melihat Jokowi sebagai sosok yang dapat membantu menjembatani hubungan mereka dengan pemerintahan baru, memastikan bahwa kepentingan bisnis mereka tetap terakomodasi
Karena bagaimanapun harus diakui, kehidupan para konglomerat termasuk keluarga Riady memang begitu nyaman di era Presiden Jokowi berkuasa sehingga hal ini perlu dipertahankan dan dijaga di era pemerintah baru yang sekarang berkuasa.
Seperti apa kenyamanan hidup kaum oligarki di era Jokowi, kita dapat merujuk pada beberapa bukti dan faktor yang menunjukkan bagaimana kelompok ini mampu beradaptasi atau bahkan berkembang di bawah kepemimpinan Jokowi.
Sebaga contoh keterlibatan mereka pada Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Banyak perusahaan besar, termasuk yang terkait dengan pengusaha oligarki seperti Agung Sedayu, terlibat dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini adalah salah satu contoh bagaimana pengusaha besar memperoleh keuntungan dari kebijakan pemerintah dalam sektor infrastruktur.
Selanjutnya keterlibatan mereka pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Para taipan pengusaha besar itu memiliki akses ke KEK yang dirancang untuk menarik investasi asing. Peran besar mereka begitu besar dalam pengembangan KEK yang disebut sebut mampu menciptakan peluang bisnis dan keuntungan ekonomi yang signifikan.
Pemerintah Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam proses ini, ada anggapan bahwa beberapa pengusaha besar yang dekat dengan pemerintah memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan pengusaha kecil atau baru.
Para pengusaha kakap termasuk keluarga Riady disebut sebut ikut menikmati kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengurangi tarif pajak penghasilan perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu dalam beberapa sektor seperti properti dan infrastruktur, ada relaksasi peraturan yang memungkinkan pengusaha besar lebih mudah mendapatkan izin dan lisensi.
Sangat mungkin selama Jokowi berkuasa, keluarga Riady ini terlibat dalam lobi politik untuk mendapatkan akses ke kebijakan yang menguntungkan. Karena kehadiran mereka di dalam lingkaran politik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang berdampak pada bisnis mereka. Sejauh ini memang banyak pengusaha besar memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan untuk membahas kebijakan yang dapat memengaruhi bisnis mereka, baik secara formal maupun informal.
Rangkaian kenyamanan yang dirasakan oleh keluarga Riady semasa Jokowi berkuasa itulah yang kiranya coba diperjuangkan oleh keluarga Riady sehingga ia menyempatkan waktunya untuk ketemu “induk semangnya” agar berkenan “melobi” pemerintah baru untuk bisa terus bersamanya.
Indikasi Ditinggalkan ?
Yang juga cukup menarik adalah momen dimana pertemuan keluarga Riady dengan Jokowi terjadi ditengah tengah ramainya pembicaraan soal pengakuan Agung Sedayu (Aguan) di Tempo.
Kedua peristiwa tersebut nampaknya memilkiki irisan kepentingan yang sama terutama jika dilihat dalam konteks kepentingan politik, ekonomi, atau strategi komunikasi elit bisnis dengan pemerintah.
Seperti diketahui, Aguan dan James Riady adalah tokoh besar di dunia bisnis yang memiliki pengaruh signifikan di sektor properti, infrastruktur, dan investasi. Dalam konteks politik dan ekonomi Indonesia, pengusaha besar sering melakukan konsolidasi atau komunikasi dengan pemerintah, terutama menjelang perubahan politik besar seperti Pilpres 2024 dan setelahnya.
Pengakuan Aguan di Tempo yang mau berinvestasi ke proyek IKN (Ibukota Nusantara) karena diperintah Jokowi telah memunculkan isu liar dimana investasnya di IKN telah dibarter dengan proyek PIK 2 milik Aguan yang dilabeli sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional). Pada hal keberadaan PIK 2 kabarnya akan ditinjau ulang oleh Pemerintah Prabowo. Fenomena inilah yang membuat Aguan berpikir ulang untuk menyelamatkan bisnisnya sehingga ia terpaksa berdamai dengan Pemerintah baru dengan cara membela diri kalau semua itu dilakukan karena ada peran Jokowi disana.
Sementara itu, kunjungan James Riady ke Jokowi bisa dilihat sebagai bagian dari pendekatan serupa untuk menunjukkan dukungan terhadap agenda pemerintah, sembari memperkuat posisi Lippo Group.
Aguan di Tempo mungkin ingin menyampaikan pesan bahwa pengusaha besar seperti dia siap bekerja sama dengan pemerintah secara terbuka, sambil menepis stigma negatif terkait praktik bisnis di masa lalu.
Sementara itu kunjungan keluarga Riady ke Solo kemungkinan ingin mengonsolidasikan perannya di tengah dinamika ekonomi Indonesia. Publikasi kunjungan ke Jokowi bisa menjadi cara untuk memperlihatkan keselarasan kepentingannya dengan pemerintah.
Maklumlah kedua tokoh tersebut terlibat dalam proyek-proyek besar yang sering kali bersinggungan dengan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur atau kawasan ekonomi khusus. Lippo Group dan Agung Sedayu Group memiliki peran signifikan di sektor properti, sehingga ada kemungkinan pertemuan James Riady dengan Jokowi dan pengakuan Aguan di Tempo merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis mereka.
Baik Aguan maupun keluarga Riady nampaknya memang perlu manuver karena di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat indikasi bahwa pengusaha lokal, khususnya konglomerat pribumi seperti Haji Isam, mendapatkan peran signifikan dalam berbagai proyek nasional yang bisa merugikan eksistensi pemain lama.
Seperti diketahui, Haji Isam, melalui perusahaannya Jhonlin Group, dipercaya untuk mengembangkan proyek lumbung pangan seluas 1,18 juta hektar di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Untuk mendukung proyek tersebut, Haji Isam dilaporkan mengimpor sekitar 2.000 ekskavator dari Tiongkok dengan nilai investasi sekitar Rp4 triliun.
Selanjutnya pada 6 Desember 2024, dalam pertemuan dengan sekitar 20 investor Jepang di Istana Negara, Presiden Prabowo memperkenalkan Haji Isam sebagai "pengusaha terkemuka dari Kalimantan". Pertemuan tersebut membahas berbagai rencana investasi Jepang di Indonesia, termasuk proyek reboisasi dan lumbung pangan.
Bukan hanya itu saja, beberapa individu yang memiliki hubungan dengan Haji Isam dilaporkan mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Misalnya, Amran Sulaiman, yang merupakan sepupu Haji Isam, diangkat kembali sebagai Menteri Pertanian dalam kabinet Presiden Prabowo.
Kebijakan Prabowo yang mendukung pengusaha lokal sejalan dengan kebijakan ekonomi Prabowo yang menekankan kesetaraan dan kolaborasi antara pengusaha lokal dan pemerintah. Tujuannya adalah mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi dan mencapai kemandirian bangsa. Kebijakan ini membuka peluang bagi pengusaha pribumi untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.
Dengan demikian kebijakan Prabowo Subianto yang lebih condong menggandeng pengusaha lokal seperti Haji Isam dibandingkan dengan konglomerat Tiongkok dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa tujuan yang mungkin melatarbelakangi pendekatan ini meliputi:
Pertama, Meningkatkan Dukungan Politik Domestik. Menggandeng pengusaha lokal, terutama yang memiliki pengaruh besar di daerah tertentu, bisa membantu Prabowo memperkuat basis dukungannya di kalangan masyarakat lokal. Pengusaha seperti Haji Isam memiliki pengaruh kuat di wilayahnya, terutama di sektor ekonomi dan sosial, sehingga dukungan mereka dapat memperluas jaringan politik Prabowo.
Kedua, Membangun Narasi Nasionalisme Ekonomi. Dengan menggandeng pengusaha lokal, Prabowo dapat mempromosikan visi kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada modal asing, khususnya dari Tiongkok. Narasi ini bisa menarik simpati pemilih yang khawatir dengan dominasi investasi asing di Indonesia.
Ketiga, Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal. Mengandalkan pengusaha lokal seperti Haji Isam juga bisa dipandang sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Ini sejalan dengan visi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kekuatan dalam negeri.
Ke empat,Mengurangi Sentimen Anti-Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sentimen negatif terhadap investasi Tiongkok di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat tertentu. Dengan lebih condong ke pengusaha lokal, Prabowo dapat mengurangi potensi backlash dari kelompok yang skeptis terhadap keterlibatan Tiongkok dalam ekonomi nasional.
Ke lima,Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Bisnis Lokal. Dengan bekerja sama dengan pengusaha lokal yang memiliki rekam jejak di sektor riil, Prabowo bisa memfokuskan kebijakan pada pembangunan ekonomi yang memberdayakan UMKM dan bisnis lokal, yang berkontribusi langsung pada perekonomian masyarakat.
Ke enam,Membangun Jaringan Ekonomi Regional. Pengusaha lokal sering memiliki koneksi yang kuat di tingkat daerah. Dengan menggandeng mereka, Prabowo bisa memperkuat hubungan dengan komunitas-komunitas lokal, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih terdesentralisasi.
Dengan kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah Prabowo yang ingin lebih “mengorbitkan pengusaha lokal” memang bisa menjadi salah satu sinyal yang menunjukkan bahwa kekuatan oligarki kakap seperti keluarga Riady dan Aguan secara signifikan akan semakin melemah di era pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah memang begitu kenyataannya ? Sehingga James Riady merapat ke Jokowi sebagai “induk semangnya” untuk menjembatani kepentingan usahanya dengan presiden yang sekarang berkuasa ?.
Sementara bagi Aguan justru ingin meninggalkan “induk semangnya” dengan cara “cuci tangan” atas proyek PIK 2 yang dilabeli sebagai PSN oleh kebijakan Pemerintah Jokowi saat berkuasa ? . Maklum proyek PIK 2 saat ini sedang digugat ratusan triliun oleh sekelompok masyarakat dimana kalau gugatan itu sampai dikabulkan Pengadilan akan bisa membuat Aguan bangkrut usahanya. Semuanya memang masih menjadi tanda tanya.Mari kita lihat bersama apa yang terjadi selanjutnya.