Jakarta, law-justice.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian menyentil Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang wilayahnya tidak kunjung mengalami kemajuan berarti padahal sudah memiliki total APBD sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun untuk warganya yang sekitar 200 ribuan.
"Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau Rp8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi," kata Tito dalam Musrenbangnas 2024 yang digelar Bappenas, Senin (6/5).
Tito menilai kondisi tersebut dapat terjadi lantaran belanja APBD yang dilakukan Pemda Mimika tidak efektif dan efisien.
Terlebih lagi, dia menyinggung banyak daerah yang rasio sumber pendapatan keuangan daerahnya mayoritas masih mengandalkan transfer dari pusat ketimbang dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau daerah transfernya andalkan pusat, duitnya abis buat belanja pegawai, yang untuk masyarakat enggak sampe juga. Sebagian bocor," kata Tito.
Karena itu, dia menjelaskan konsep menyusun perencanaan jangan semata untuk menghabiskan APBD. Melainkan memikirkan cara supaya postur PAD meningkat melalui mekanisme perencanaan dalam APBD.
Tito menilai daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup. Sebab, salah satu pemasukan PAD berasal dari retribusi pajak.
Sebaliknya, dia menilai pemerintah daerah jangan pernah mimpi untuk memajukan daerahnya jika rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) cuma 20 persen dan lebih banyak transfer dari pusat.
"Tapi daerah PAD-nya 5 persen, di bawah 20 persen, sudahlah daerah itu tak akan pernah mimpi untuk maju. Karena APBD itu kekunci untuk belanja pegawai sudah habis. Pendidikan kesehatan juga bocornya banyak. Kemiskinan tetap saja segitu. Stunting tetap saja segitu," ketus Tito.
"Maka tolong rekan-rekan kuncinya menghidupkan swasta. Kalau ingin hidupkan swasta makan buatlah program untuk swasta hidup. Mulai masalah perizinan, lahan rtrw. Rdtr. Itu dikerjakan betul. Dan buat birokrasi mudah agar swasta hidup," tambahnya.
Tito lantas menyarankan daerah supaya mempergunakan APBD untuk mancing pihak swasta bangkit. Baginya, APBD tak akan pernah sejahterakan rakyat jika jumlahnya kecil dan masih banyak mengandalkan transfer dana dari pusat.
"Ini yang harus diubah menyusun perencanaan. Ini untuk mancing swasta bisa hidup dan PAD bisa naik. Kalau PAD bisa naik, saudara punya banyak uang," kata dia.