Pembentukan Presidential Club, PDIP: Basa-basi Gimik Politik Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, wacana pembentukan presidential club yang berisikan mantan-mantan Presiden RI sedang hangat diperbincangkan.

Sebagai informasi, Presidential club diinisiasi oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto sebagai wadah diskusi bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo (Jokowi) yang akan purna tugas.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (DPP PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyebut, wacana pembentukan presidential club menunjukkan bahwa Prabowo kurang percaya diri dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara.

“Usulan ini menunjukkan indikasi pak Prabowo kurang pede dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan empat misi Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,” kata Djarot kepada wartawan, Senin (6/5).

Djarot menjelaskan, pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa Prabowo sebagai presiden bertanggung jawab melindungi segenap kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Baca juga : Jokowi Tinggalkan Warisan Bandara Mangkrak

Bahkan, Prabowo juga memikul tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan perdamaian dunia sesuai pembukaan UUD 1945.

“Bukankah presiden mempunyai hak prerogratif dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan kemajuan pembangunan bangsanya," ucap Djarot.

Djarot menyarankan, sebaiknya Ketua Umum Partai Gerindra itu membentuk presidential club yang berisikan pemimpin negara lain. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

“Bung Karno telah memberikan contoh dan mempelopori pembentukan negara-negara non blok memperjuangkan kemerdekaan negara terjajah di Asia dan Afrika,” cetus Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, ide Prabowo membentuk presidential club hanya sekadar basa-basi politik.

“Usulan tersebut bisa jadi cuma basa basi atau gimik politik agar terlihat pak Prabowo seorang negawaran sejati,” pungkasnya.

 

Baca juga : Hamas Siap Perang Jangka Panjang dengan Israel