Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) berpesan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang `toxic` ke kabinetnya nanti.
Terkait hal itu, Sekjen Ikatan Aktivis (IKA) 98, Rhuqby Adeana mengapresiasi pesan LBP tersebut agar pemerintahan ke depan berjalan baik.
“Pesan kuat itu kami tangkap dan patut diduga adalah seorang Bahlil yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/BKPM,” ucap Rhuqby Adeana dalam keterangannya, Senin (6/5).
Beberapa hal yang membuat dugaan itu semakin kuat, lanjut Rhuqby, Bahlil adalah sosok yang selalu blunder di saat masa kampanye Prabowo Gibran membentuk TKN.
“Bahlil di luar ekspektasi membentuk TKS (Tim Kerja Strategis) yang entah apa tupoksinya dalam pemenangan. Prabowo pun sempat dibuat marah oleh tingkah Bahlil,” jelasnya.
“Beberapa catatan yang saya dapat saat ini pun Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi,” ungkap Rhuqby.
Masih kata dia, Bahlil diduga jadi mafia perizinan dengan modus mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit beberapa perusahaan kemudian meminta sejumlah uang jika izinnya haknya diaktifkan kembali.
“Belum lagi cawe cawe soal Pj Bupati Kolaka Utara (Sultra). Untuk itu kami dari Ikatan Aktivis 98 menghimbau dengan keras jangan pernah bawa nama Bahlil dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang, kalau perlu Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Bahlil secara menyeluruh,” pungkas Rhuqby.