Jakarta, law-justice.co - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa sebanyak 2.364 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar di depan Kantor KPU hingga depan Gedung DPR, Senin (18/3).
Diketahui, untuk aksi demo di depan Kantor KPU digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Aksi tersebut bertajuk `Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia`.
"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personil dan KPU RI melibatkan 770 personil," kata dalam keterangannya.
Disampaikan Susatyo, terkait rekayasa lalu lintas di sekitar aksi demo masih bersifat situasional. Baik di sekitar Gedung DPR, Kantor KPU, maupun Kantor Bawaslu.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," ucap dia.
Lebih lanjut, Susatyo mengimbau kepada para pedemo untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum.
Selain itu, para pedemo juga diimbau untuk menghormati dan menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan Gedung DPR.
"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," tuturnya.
Berdasarkan agenda aksi demo yang beredar, unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi rencananya akan mulai pukul 13.00 WIB.
Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pelengseran Jokowi, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, tolak hasil Pemilu curang, dan lainnya.