Saat Presiden Jokowi Disebut Sangat Khawatir Jika Tidak Lagi Menjabat

Jakarta, law-justice.co - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat khawatir jika tidak lagi menjabat sebagai kepala negara setelah masa kepemimpinannya berakhir Oktober 2024 mendatang.

Pasalnya kata dia, Jokowi berusaha tetap menancapkan kuku kekuasaan, sehingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar mantan Wali Kota Solo itu didapuk menjadi ketua koalisi.

Baca juga : AHY Kurang Pantas Jadi Menhan Meski Sempat Berkarir di Militer

"Kita tidak tahu ya kenapa ada usulan seperti itu, tapi paling gampang adalah ya bagaimana memberikan peran politik kepada Jokowi, dan kita tahu bahwa begitu khawatirnya Presiden Jokowi ya kalau tidak lagi menjabat, karena itu dia berusaha tetap menancapkan kuku kekuasaannya," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (14/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Baca juga : Ketika Anies Baswedan Berpeluang Besar jadi Gubernur Indonesia

Dia pun menyampaikan terdapat usulan dari Ketua Dewan PSI Jefrie Geovanne agar Jokowi menjadi pimpinan koalisi partai politik yang mempunyai kesamaan visi misi menuju Indonesoa Emas, Grace mencontohkan seperti Barisan Nasional di Malaysia.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024), dikutip dari Kompas.

Baca juga : Deretan Faktor yang Buat Prabowo Sepertinya `Ogah` Lanjutkan IKN

Dia menilai Jokowi bisa menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. "Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.

Grace mengatakan hal tersebut masih berupa usulan, sehingga perlu untuk dibicarakan lebih lanjut, terlebih peran Jokowi di dalamnya.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga, ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujar dia.