Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah anggaran pada 8 instansi, meliputi 6 Kementerian dan 2 Lembaga pada 2023. Kementerian PUPR mendapatkan jatah paling besar yaitu Rp46,3 triliun.
"Ini ditujukan untuk seperti penanganan jalan dan daerah bencana alam," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat 15 Desember 2023.
Kemudian tambahan anggaran juga diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi sebesar Rp4,1 triliun. Penggunaannya untuk sarana dan prasarana perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS.
Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran Rp9 triliun untuk program bantuan sosial BLT El Nino, bantuan gagal ginjal dan program rumah sejahtera terpadu. Kementerian Agama Rp1,7 triliun untuk peningkatan pelayanan ibadah haji.
Kementerian Kesehatan ada tambahan Rp11,6 triliun untuk klaim pasien covid, bantuan iuran PBPU dan BP kelas III dan penurunan stunting. Kementerian ESDM mendapatkan Rp1,3 triliun untuk program konversi sepeda motor.
Dua lembaga, yaitu Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat tambahan Rp 3,9 triliun dan BNBP Rp1,3 triliun.
"Bapanas kita tambah Rp3,9 triliun untuk bantuan beras masyarakat yang mengalami tekanan akibat el nino," pungkasnya.