Jakarta, law-justice.co - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly akhirnya buka suara merespons nilai 5 yang diberikan calon presiden dari koalisi PDIP dkk, Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Yasonna mengatakan selama ini Kemenkumham sudah memberikan yang terbaik dalam kinerjanya.
"Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik kalau penegakan hukum kan, yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/11).
Namun, Yasonna enggan menanggapi lebih detail soal penilaian Ganjar itu. Ia meminta publik menanyakan langsung ke Ganjar terkait parameter penilaian rapor merah itu.
"Tanya Pak Ganjar ya," kata dia yang juga Ketua DPP Bidang Hukum PDIP tersebut.
Ganjar dalam beberapa waktu terakhir kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terakhir, ia memberi nilai jeblok buat penegakan hukum era Jokowi imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres.
Terbaru, Capres nomor urut tiga ini memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab dari pemantik dialog Zainal Arifin Mochtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo dalam bidang hukum
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok," kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).