RUU Penyiaran Harus Lebih Serius Atur Tayangan pada Platform OTT

Kamis, 16/05/2024 23:55 WIB
RUU Penyiaran Adopsi Sistem Hybrid Multiplexing (foto: Media Indonesia)

RUU Penyiaran Adopsi Sistem Hybrid Multiplexing (foto: Media Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran akan mengatur soal pengawasan konten-konten yang beredar di platform digital.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Dadang Rahmat Hidayat menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tayangan pada platform over-the-top (OTT). 

"Media baru yang dimunculkan sebenarnya lebih kepada yang dikenal sebagai over-the-top, kita sebut merek mungkin seperti Netflix, itu juga belum ada yang ngatur. Jadi mungkin pada platform itu," terangnya kepada Kontan, Kamis (16/5). 

Dadang bilang, sebenarnya diperlukan penegasan kembali makna penyiaran yang diatur dalam rancangan aturan tersebut, baru setelahnya dilaksanakan secara operasional kepada media-media yang ditentukan. 

Menurutnya, tidak ada masalah apabila RUU tersebut dengan tegas mengartikan konten siaran yang diartikan sebagai tayangan di media analog dan media baru (OTT). 

"Tapi kalau kepada media sosial ini menjadi masalah tersendiri," jelasnya dilansir dari Kontan.

"Harus diperkuat apa yang dimaknai sebagai penyiaran karena itu berpengaruh terhadap ruang lingkup dan tugas kewenangan KPI," tambahnya. 

Dia menyebut bahwa banyaknya kewenangan yang dipegang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berpengaruh pada kelembagaan KPI itu sendiri. Sebab, KPI akan menjadi lembaga yang disibukkan untuk mengawasi konten yang begitu luas. 

"Bayangkan kalau konten media sosial, di YouTube itu kan begitu banyaknya, lalu konten-konten YouTube sendiri tidak hanya berasal dari Indonesia," katanya. Maka selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah yurisdiksi dari kewenangan KPI. 

Baginya, akan lebih ideal apabila perluasan wewenang pengawasan KPI hanya untuk konten-konten yang tayang di OTT. 

"Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 itu belum menjangkau media-media baru dalam konteks over-the-top. Di beberapa negara itu sudah diatur, Indonesia sampai saat ini bisa saya katakan totally unregulated," jelasnya.

Dadang bilang, hal tersebut masih memungkinkan karena konten pada OTT sendiri jelas ditayangkan di Indonesia, memiliki pelanggan serta memungut pembiayaan dari warga Indonesia.

Dan yang tak kalah penting, kata Dadang, ialah konten-konten pada platform OTT dapat dilacak siapa-siapa yang bertanggung jawab secara kelembagaan atas suatu konten.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar