- 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel, yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. 5G jauh lebih cepat dan lebih andal daripada jaringan 4G yang populer saat ini dan berpotensi mengubah cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi, jejaring sosial, dan informasi. Misalnya, teknologi seperti mobil berkemudi otomatis, aplikasi game canggih, dan media streaming langsung yang membutuhkan koneksi data berkecepatan tinggi yang sangat andal akan mendapat manfaat besar dari konektivitas 5G.
Penggelaran 5G pada kuartal III/2023 berjalan lambat di tengah upaya Indonesia dalam meningkatkan kecepatan internet di mata global guna menaikkan daya saing. Dari sisi jaringan, perangkat dan aplikasi, teknologi baru super cepat ini tidak mengalami banyak perubahan bahkan stagnan.
Meski belum berkembang seperti negara-negara maju lainnya, pemerintah terus mendorong penerapan layanan 5G di Indonesia.
Menuju Jaringan 5G untuk Indonesia
Menurut Laporan Global Suppliers Association (GSA) hingga akhir 2021, setidaknya 89 negara sudah mengimplementasikan 5G. Untuk kawasan Asia sendiri, Tiongkok tercatat sebagai negara dengan koneksi 5G terbanyak, mencapai lebih dari 384 juta masyarakat, disusul Jepang (25,15 juta), dan Korea Selatan (16,1 juta).
Sementara di Indonesia, sejak beroperasi komersial pada Mei 2021, jaringan 5G di Indonesia setidaknya kini baru tersedia di sembilan wilayah di Indonesia yakni Jabodetabek, Solo, Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar. Cakupan itu diproyeksikan terus bertambah di masa mendatang.
Tak cuma memperlancar akses internet, 5G dapat memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian dan investasi
PT Indosat Tbk. (ISAT) mengoperasikan 90 base transceiver station (BTS) 5G pada kuartal III/2023. Jumlah BTS tersebut tidak bertambah satupun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu PT XL Axiata Tbk. (EXCL) belum pernah terdengar penggelaran 5G kendati perusahaan telah mengantongi surat keterangan layak operasi (SKLO) untuk 5G di pita 1800 MHz dan 2100 MHz. Nasib berbeda dialami oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah menambah lebih dari 100 BTS 5G, yang membuat total keseluruhan BTS 5G yang mereka operasikan sebanyak 470 BTS pada kuartal III/2023.
Sejalan dengan perlambatan penggelaran 5G di Indonesia, jumlah pengapalan smartphone dengan fitur 5G ke Tanah Air juga melambat.
International Data Corporation (IDC), penyedia intelijen untuk pasar teknologi informasi, melaporkan bahwa jumlah pengiriman smartphone ke Indonesia mengalami penurunan imbas dari penggelaran infrastruktur 5G di Indonesia yang cenderung berjalan lambat dan fitur 5G yang biasa-biasa saja. Logo 5G Perbesar IDC melaporkan pengiriman smartphone 5G turun sebesar 4,3 persen secara tahunan. Ini merupakan kali pertama pengiriman ponsel 5G turun sejak kemunculannya pada 2020. Associate Market Analyst di IDC Indonesia Vanessa Aurelia mengatakan adopsi ponsel 5G berjalan lambat karena adanya tantangan baik dari sisi permintaan maupun pasokan.
Selain itu penurunan ponsel 5G juga disebabkan oleh konektivitas 5G yang masih terbatas. “Karena konektivitas 5G masih terbatas pada wilayah tertentu saja, fitur 5G belum cukup memberikan daya tarik bagi calon konsumen baru,” kata Vanessa. Sementara itu, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ridwan Efendi mengatakan untuk dapat menghadirkan 5G dibutuhkan frekuensi rendah (<1Ghz) untuk coverage, frekuensi menegah (2-3Ghz) dan frekuensi tinggi (>26Ghz) untuk kapasitas.
Agar operator selular dapat menyediakan layanan 5G, Ridwan mengatakan operator harus memiliki kombinasi frekuensi tersebut. Berdasarkan referensi GSMA, minimal frekuensi untuk menghadirkan layanan 5G sebesar 80Mhz di satu band frekuensi. Saat ini frekuensi yang tersedia berada di Indonesia berada di 700Mhz dengan lebar pita 2x45Mhz dan 26Ghz dengan lebar pita 2000Mhz.
Demi kecepatan 5G optimal, menurut Ridwan idealnya lelang frekuensi 700Mhz hanya untuk satu operator saja. Sedangkan frekuensi 26Ghz dapat dibagi untuk banyak operator karena lebar pitanya yang besar. Namun frekuensi tersebut hanya untuk kapasitas saja. “Nantinya operator yang tak menangkan lelang frekuensi 700Mhz dapat menyewa kapasitas dari pemenang tender,” kata Ridwan.
Jika pemerintah tetap ngotot menerapkan BHP frekuensi dengan metode lelang seperti yang saat ini berlaku, padahal kebutuhan frekuensi sangat besar untuk teknologi baru, Ridwan memperkirakan tak ada satu operator selular yang sanggup untuk membayarnya. Apalagi jika operator selular ingin menggembangkan teknologi 5G. Ridwan melihat di draft PM lelang frekuensi 700Mhz dan 26Ghz adanya potensi penurunan BHP frekuensi.
Dengan insentif yang diberikan pemerintah ini akan operator selular memiliki peluang meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang dimilikinya. “Beberapa negara sudah memberikan insentif pembebasan BHP frekuensi untuk kurun waktu tertentu. Insentif tersebut diberikan untuk operator yang akan menerapkan teknologi baru,” kata Ridwan.
Pemerintah China memberikan insentif pembebasan BHP untuk waktu 4 tahun. Pemberian insentif bertujuan agar operator memiliki kemampuan finansial untuk meningkatkan kualitas layanannya dan mampu mengadopsi teknologi telekomunikasi baru. Dengan diberikan insentif pembebasan BHP frekuensi, operator selular nantinya memiliki keleluasaan belanja modal (Capex), untuk membangun serta meningkatkan kualitas internet di Indonesia.
Diakui bahwa insentif ini dapat diberikan untuk frekuensi yang baru. Namun jika objektif pemerintah untuk meningkatkan kualitas internet, Ridwan menyarankan insentif besar harus diberikan ke operator telekomunikasi yang ingin mengembangkan teknologi baru. Ini disebabkan tak semua orang membutuhkan layanan 5G. Selain itu operator yang ingin mengembangkan 5G juga tidak banyak. Apa lagi ekosistem 5G di Indonesia belum terbentuk. “Insentif BHP frekuensi harus diberikan kepada operator yang mengembangkan teknologi baru guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas internet.
BHP adalah Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disebut BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio
Insentif BHP frekuensi 0% selama kurun waktu tertentu akan efektif untuk mendorong operator mau mendukung program pemerintah dan membentuk ekosistem 5G di Indonesia,” kata Ridwan. Hal serupa sempat disampaikan oleh Director & Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya. Dia mengatakan dengan penundaan biaya BHP, perusahaan telekomunikasi memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk menggelar jaringan. “Oleh karena itu, tiga tahun [BHP], gratis dulu kali pak,” pinta Yessie yang diikuti dengan gelak tawa seluruh penonton pada acara The 2nd 5G Mastel’s 5G Summit, Kamis (21/9/2023).
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan hal itu sebagai langkah strategis agar jaringan 5G dapat dioptimalkan untuk peningkatan kecepatan internet di Indonesia yang lebih baik. "Jadi negara investasi dahulu, tidak usah bayar sehingga bisa lebih murah operator mau melakukan investasi dalam jumlah yang besar," kata Budi, Kamis (28/09/2023).
Budi optimistis dengan kehadiran 5G, kecepatan internet Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Kemenkominfo, lanjutnya, senantiasa mendorong agar kecepatan internet Indonesia menduduki peringkat 10 besar di dunia dengan jaringan 5G. Oleh karena itu, Pemerintah tetap fokus pada penyelenggaraan infrastruktur digital.