Soal Polusi Udara, DPR : Pemerintah Beraninya Sama Rakyat Kecil

[INTRO]

Upaya pemerintah menekan polusi udara di Jakarta dinilai lebih banyak memberatkan rakyat kecil. Salah satu wujudnya adalah tilang uji emisi terhadap kendaraan bermotor.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, penyebab utama polusi udara bukan hanya dari kendaraan bermotor, melainkan juga asap pembangkit listrik mandiri yang ada di sekitar Jakarta.

Ia pun meminta pemerintah lebih bertindak tegas menertibkan operasional pembangkit listrik mandiri dibanding menilang kendaraan bermotor masyarakat.

Baca juga : DPR Prihatin UKT Naik, Singgung Hak Pendidikan

“Yang kakap dulu ditindak, bukan malah mengejar rakyat kecil dengan menilang motor. Buat solusi kok yang merugikan rakyat kecil melulu,” tegas Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

Pemerintah, kata Mulyanto, harus berani menindak perusahaan pembangkit listrik batu bara mandiri ini, karena terbukti menjadi sumber polusi.

Baca juga : Ketua MPR Serukan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

“Periksa apakah jumlah buangan asap masing-masing pembangkit sudah sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Bila melebihi, maka harus diberikan sanksi dan diganti dengan menggunakan listrik dari PLN," kata Mulyanto.

Selain itu, pemerintah juga harus adil dan serius dalam mengatasi serta mengantisipasi polusi udara.

Baca juga : Komisi I Dukung Pengembangan Industri Pertahanan Maritim

“Jangan rakyat kecil melulu yang dicari-cari kesalahannya. Sementara industri malah dibiarkan keleluasaan, meskipun sudah jelas-jelas menjadi penyebab tingginya polusi udara,” tandasnya.