Beijing, Tiongkok, law-justice.co - Kepulauan Solomon nampaknya tidak akan menekan sebelas poin deklarasi antara Amerika Serikat dan negara-negara Kepulauan Pasifik pada minggu ini. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi AS yang berusaha menyaingi pengaruh China di Pasifik.
Sebelumnya, Kepulauan Solomon telah menandatangani pakta kerja sama keamanan dengan China pada April lalu. Pakta ini menjadi legalitas China untuk mengirim personel polisi dan militer ke Kepulauan Solomon guna membantu menjaga ketertiban sosial.
Penolakan penandatanganan terungkap dalam catatan Pemerintah Solomon jelang pertemuan pemimpin negara Pasifik dengan Presiden AS Joe Biden pada 28 dan 29 September.
Dalam catatan tersebut Pemerintah Kepulauan Solomon menyebut, deklarasi dalam pertemuan Pasifik dan AS belum dapat tercapai konsensus.
Terkait catatan tersebut sampai sekarang kantor PM Kepulauan Solomon belum memberikan keterangan.
ABC melaporkan bahwa deklarasi ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan keterlibatan AS di Pasifik. Beberapa minggu terakhir telah digunakan untuk merundingkan pernyataan bersama mengenai kemitraan ini menjelang pertemuan di Washington.
Kebijakan untuk memperkuat kemitraan dengan negara Pasifik ini juga dilatarbelakangi oleh pengaruh China di wilayah tersebut yang semakin kuat. Isi deklarasi ini mencakup beberapa isu, seperti upaya mengatasi perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, keamanan, dan melestarikan tatanan internasional berbasis aturan.
“Kami akan meningkatkan permainan kami sehubungan dengan mendukung berbagai inisiatif di seluruh Pasifik,” kata Koordinator Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional AS, Kurt Campbell, dalam kegiatan Carnegie Endowment for International Peace, dikutip oleh Politico, Rabu (28/9/2022)
“Ini bukan hanya satu atau dua pertemuan — ini adalah upaya yang sangat berkelanjutan yang akan melibatkan hampir semua pemain kunci di pemerintahan AS yang memiliki kepentingan di Indo-Pasifik,” tambah Campbell.
Perdana Menteri Samoa Fiame Naomi Mata`afa mengatakan deklarasi yang dibuat AS mirip dengan pakta yang diajukan China pada Mei lalu. Namun, Mata’afa menjelaskan bahwa AS lebih bersedia untuk bernegosiasi dengan negara Pasifik secara keseluruhan.
Salah seorang pengamat keamanan Pasifik dari Universitas Massey Selandia Baru, Anna Powles, menyebut langkah Kepulauan Solomon tidak meneken kerja sama tidak akan diikuti negara Pasifik lainnya. Sebab, masing-masing negara punya kepentingan berbeda.
"Solomon sudah menyatakan tidak akan meneken deklarasi tapi tidak meminta negara-negara lain mengikuti," ujar Powles.