Jakarta, law-justice.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap menyengsarakan rakyat dinilai sebagai bukti dia tak mau melindungi warganya. Hal itu membuat warga miskin di Indonesia diprediksi akan meningkat pada tahun 2022.
Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi tingkat kemiskinan pada 2022 bisa meningkat menjadi 10,81 persen atau 29,3 juta penduduk miskin di Indonesia. Juru bicara PKS Kurniasih Mufidayati menyebutkan tekanan-tekanan terhadap ekonomi keluarga Indonesia akan semakin meningkat. Indikasinya, setelah kenaikan pertamax, beberapa komponen energi yang dikonsumsi juga diprediksi akan naik.
"Pemerintah sudah menyebut ada kemungkinan Pertalite dan gas LPG 3 Kg juga akan ikut naik. Sebelumnya premium dan solar subsidi sudah banyak menghilang dari pasaran. Keluarga Indonesia tidak punya pilihan selain terpaksa mengonsumsi apa yang tersedia di pasaran dengan harga yang meningkat," jelas Kurniasih, Senin (4/4).
Dikatakan Kurniasih, kenaikan harga bahan pangan pasti memukul ekonomi keluarga Indonesia.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) menyayangkan sikap pemerintah, sebab saat masalah minyak goreng belum usai, masyarakat seolah dibiarkan dilepaskan dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar.
"Tidak ada perlindungan terhadap keluarga Indonesia. Mereka seolah dilepaskan dengan sistem ekonomi liberal yang bebas. Ada barang tapi mahal, jika mau beli silahkan jika tidak maka tidak ada solusi dari pemerintah," paparnya.
Lebih lanjut, Kurniasih mengatakan, tekanan pada masyarakat Indonesia itu masih ditambah deangan beberapa kenaikan harga saat memasuki Ramadhan 2022.
"Harga PPN yang naik 11 persen juga pada akhirnya dibebankan ke konsumen lalu kabar kenaikan harga pulsa mengiringi kenaikan harga bahan pokok yang memang pasti terjadi saat Ramadhan hingga lebaran. Momentum kenaikan yang beruntun sebagai hadiah masyarakat memasuki bulan Ramadhan," pungkasnya.