Jakarta, law-justice.co - Pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi untuk mengurangi paparan virus Corona. Namun, di balik upaya itu, pemerintah wajib memperhatikan kehalalan vaksin yang digunakan. Pasalnya, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah terkait desakan sejumlah pihak agar pemerintah menyediakan vaksin halal, Jumat (11/2).
“Memang idealnya pihak pemerintah menyediakan vaksinasi halal sesuai dorongan dari MUI itu, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, terutama yang mayoritas beragama Islam,” kata Trubus.
Ia menyebut bahwa kebijakan untuk vaksinasi booster atau dosis lanjutan yang tidak memasukkan jenis vaksin halal merupakan kekurangan pemerintah.
“Jadi memang ini kekurangan ada pada pemerintah yang harusnya secara bertahap itu harus dilakukan. Jadi pada akhirnya, tetap pemerintah bertanggungjawab terhadap vaksin-vaksin yang halal,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (SE Dirjen P2P Kemenkes) tidak mencantumkan jenis vaksin yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI.
Padahal, dalam izin edar darurat emergency use of authorization (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdapat 5 (lima) jenis vaksin untuk vaksinasi booster, namun hanya 3 (tiga) jenis vaksin saja yang ditetapkan Kemenkes.
Dari kelima jenis vaksin itu, 2 (dua) diantara telah mengantongi sertifikat halal MUI.