Jakarta, law-justice.co - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi wujud kegagalan pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Sebab bila ingin benar-benar menuntaskan Covid-19, pemerintah seharusnya menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
Demikian disampaikan aktivis kemanusiaan Natalius Pigai merespons sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali memperpanjang PPKM Level 4 hingga 16 Agustus mendatang.
"Sudah makan 1 bulan 11 hari atau 41 hari (PPKM), tapi Covid-19 masih liar menyerang warga," kata Natalius lewat akun twitter pribadinya, Selasa (10/8).
Rentang waktu tersebut dinilai terlalu lama bila dibandingkan dengan efektivitasan lockdown.
"Kalau 5 Juli menerapkan UU Kekarantinaan, yakni lockdown Jawa & Bali hanya butuh 14 hari Covid-19 mati," tutur mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Oleh karenanya, ia menilai sejauh ini penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintahan Jokowi belum benar-benar berjalan dengan baik. Berbagai kebijakan pemerintah pun dinilai sembrono.
"Cara Jokowi tidak cerdas dan sembrono (dengan memperpanjang PPKM)," tutup Pigai.
https://t.co/4Cpm7eJjiZ Penerapan PPKM 5 Juli s/d 16 Agust 2021. Sdh makan 1 bulan 11 hari atau 41 hari tp COVID 19 masih liar serang warga. Kalau 5 juli menerapkan UU Kekarantinaan yakni Lockdown Jawa & Bali hanya butuh 14 hari COVID 19 mati. Cara @jokowi tdk cerdas & sembrono
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) August 9, 2021