Jakarta, law-justice.co - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya beberapa temuan hasil audit terhadap belanja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).
Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono mengatakan audit universe terhadap belanja PC-PEN pemerintah menemukan kegiatan belanja pemerintah yang belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Selanjutnya, realisasi anggaran belum sepenuhnya disalurkan sesuai pagu anggaran.
"Realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan," katanya di Jakarta, seperti dikutip laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa waktu lalu.
Agus menjelaskan temuan lain terkait dengan tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan program PC-PEN. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Karena itu, pengawasan internal yang dilakukan APIP perlu bergerak lebih agile, adaptif dan antisipatif mengawal realisasi belanja penanganan pandemi.
"Diharapkan peran oversight menuju insight dan foresight, sebagai early warning system. Kemudian melakukan probity audit, trusted advisor dalam tata kelola, risiko dan pengendalian, dan kompetensi SDM dengan mengikuti perubahan yang terjadi," ungkap Agus.
Selain itu, kerja sama antara BPK dan BPKP diharapkan makin meningkat dalam proses bisnis pengawasan realisasi belanja. Pola sinergi tersebut tidak hanya dengan bertukar data dan informasi, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga.
"Sinergi dan koordinasi APIP dan BPK, sharing data informasi termasuk laporan APIP, perencanaan area pengawasan, dan pengendalian SDM APIP juga harus dilakukan," imbuhnya.