Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, T Ahmad Dadek angkat bicara terkait dirilisnya angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Februari 2020, yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin se-Sumatera.
HT Ahmad Dadek menjelaskan, bahwa isu kemiskinan di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Kemiskinan di Aceh meningkat tajam saat tahun 2000 sampai 2004, karena konflik bersenjata dan tsunami yang memporak-porandakan Aceh pada saat itu.
“Tahun 2020, angka kemiskinan kita 15,20% dan tahun 2021 ini 15,43%.
Ini artinya, Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain dan harus bekerja keras dua kali lipat,” ungkap Dadek.
Dadek juga mengatakan, secara nasional, Indonesia juga terus bekerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.
Angka kemiskinan Indonesia, papar mantan Kalak BPBA ini, juga disebutkan meningkat dari 9,22% menjadi 10,19% atau naik 0,93 poin.
"Sedangkan Aceh, tahun 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01%, tahun 2020 menjadi 15,43%, dalam hal ini naik sebesar 0,42% masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin," ujar dia.
Terkait itu, lanjut Dadek, Pemerintah Aceh telah mencoba berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.
Di antaranya dengan menekan pengeluaran masyarakat seperti meluncurkan program JKA, bantuan rumah layak huni, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan.