Waspadai Gelombang Fake News Menjelang Pilpres 2019

Kamis, 10/01/2019 17:03 WIB
Hoaks semakin merajalela menjelang pilpres 2019 (ilustrasi: Antara)

Hoaks semakin merajalela menjelang pilpres 2019 (ilustrasi: Antara)

Jakarta, law-justice.co - Sebuah studi yang dilakukan Ohio State University, Amerika Serikat, baru-baru ini mengungkap bahwa fake news (berita bohong alias hoaks) merupakan faktor penting yang turut memengaruhi pergeseran pilihan para pendukung calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, di hari penjoblosan pemilihan presiden 2016. Telaah  menunjukkan: sekitar 4% pemilih yang pada pilpres 2012 mendukung Presiden Barack Obama justru mengalihkan suaranya ke kandidat Partai Republik, Donald Trump. Keputusan mereka ternyata banyak dipengaruhi cerita-cerita palsu.

Artikel bohong yang berseliweran di sejumlah platform media sosial (medsos) menjelang pilpres di AS sangat banyak. Russia yang memang berkepentingan untuk memenangkan Doland Trump dituding ikut memproduksi hoaks yang mereka siarkan terutama lewat medsos seperti Facebook. Jumlah postingan yang disebar pun begitu masif.

Facebook sendiri telah mengakui postingan dari akun palsu terkait dengan pihak Russia telah dilihat oleh sekitar 126 juta warga AS. Akun palsu Facebook milik para agen Russia itu memunculkan sekitar 80.000 postingan selama lebih dari 2 tahun. Tujuannya jelas yakni untuk memengaruhi politik AS. Terbukti efektif dan berhasil, nampaknya strategi ini pun seolah menjadi modus yang dipraktikkan di sejumlah negara.

Pada pilpres di Brazil yang baru lalu misalnya kemenangan calon dari Partai Liberal Sosial (PSL) Jair Bolsonaro, tokoh yang juga disebut-sebut sebagai Donald Trump-nya Amerika Latin, tak lepas dari berkat hoaks. Tujuannya untuk menggembosi dukungan terhadap lawannya dari Partai Buruh, Fernando Haddad dan Manuel d’Avila.

Facebook dan WhatsApp (WA)  sebenarnya mengambil langkah untuk mencegah penyebaran hoaks. Facebook setidaknya sudah melipatgandakan tim keamanan dan menghapus konten-konten informasi bohong. Menjelang pilpres, WhatsApp menonaktifkan kurang lebih 100.000 akun pengguna yang diketahui sebagai peternak hoaks. Tetapi nyatanya, upaya tersebut tak mampu mengatasi keadaan. Alexia Fernandez Campbell dalam laporannya di Vox menyatakan, kemenangan Bolsonaro tak lepas dari penggunaan hoaks untuk menggembosi dukungan terhadap Haddad.

Jika merunut pada sejarah, sesungguhnya modus penyebaran fake news bukan hal baru. Usianya mungkin setua news itu sendiri. Di Barat, hoaks atau konten disinformasi mulai nyata muncul selama Perang Dunia I. Pada waktu itu hoaks dikenal sebagai ‘cerita-cerita kamuflase’ yang dimuat di koran lokal. Tujuannya untuk ‘menyesatkan atau mengelabui’ musuh. Ternyata, cara tersebut efektif.

Kini, di zaman yang sudah serba digital, hoaks semakin mudah dikonsumsi dan sulit ditanggulangi. Lalu, mengapa fake news begitu laku? Tanpa bermaksud membela para penyebar hoaks, barangkali hal ini terkait juga dengan kegagalan media massa menyesuaikan diri dengan selera generasi milenial serta memahami cara mereka mengonsumsi berita. Kalangan ini akan melahap sajian berita yang sesuai selera dari sumber yang tidak dipercaya. Para jurnalis terlambat memahaminya.  

Sebuah riset Institut Teknologi Massachusetts (MIT), AS, menunjukkan fake news itu 70 kali dikicaukan ulang dibandingkan berita yang benar. Sementara berita benar paling banyak akan didiskusikan kembali oleh 1.600 orang. Sedangkan sebuah hoaks bisa menjadi isu yang di-retweet sehingga bisa dibaca oleh hampir 47.000 pengguna. Bandingkan perbedaan angka yang mencolok tersebut. Apalagi, masyarakat pada umumnya senang berbagi informasi. Dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya hingga berbagai kalangan, peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung.

Koran Fake News (foto: BBC)

Studi lain juga menunjukan bahwa fake news ditulis dengan ‘lebih apik dan menarik.’ Misalnya, hoaks yang beredar selama pilpres di AS yang berlangsung mulai 2016 hingga 2017, telah ditulis dengan jumlah paragraf yang lebih sedikit namun panjang, memuat banyak kata slang, umpatan, dan kalimat-kalimat efektif. Headline berita fake news berisi lebih banyak kata dan tanda baca serta disajikan dengan demonstratif, emosi, serta meminimalkan fakta yang bisa diverifikasi.

Di Indonesia, menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) serentak pada April mendatang kabar bohong atau hoaks pun semakin marak. Data di kepolisian memerlihatkan ada ribuan hoaks beredar di media sosial setiap hari. Bahkan hoaks diprediksi akan semakin banyak hingga masa pemungutan suara pada April 2019. Hoaks politik dipastikan akan semakin meningkat.

Menurut catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), sarana yang paling banyak digunakan untuk menyusun hoaks adalah narasi dan foto (50,43%), narasi (26,96%), narasi dan video (14,78%), dan foto (4,35%). Dari jumlah tersebut, hoaks paling banyak disebarkan di Facebook (47,83%), Twitter (12,17%), Whatsapp (11,74%), dan Youtube (7,83%).

Sepanjang 2018, banyak berita bohong bertebaran di media sosial. Komenterian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengidentifikasi 10 hoaks paling menggemparkan. Salah satunya adalah berita bohong penganiayaan seniman dan aktivis Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang yang beredar pada 2 Oktober 2018 di akun Facebook milik Swary Utami Dewi. Unggahan itu kemudian diviralkan melalui Twitter. Sejumlah tokoh politik bahkan membenarkan berita tersebut tanpa melakukan verifikasi.

Ada juga berita bohong soal penyerangan tokoh agama yang dikaitkan dengan kebangkitan partai terlarang PKI. Pada awal 2018 terjadi kasus pemukulan terhadap seorang kyai atau tokoh agama. Setelah tertangkap pelakunya ternyata adalah orang gila. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menarasikan kejadian tersebut sebagai tanda-tanda kebangkitan PKI. Isu itu menimbulkan keresahan masyarakat.

Hoaks terbaru adalah kabar bohong terkait 7 kontainer surat suara tercoblos yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ketua KPU Arief Budiman memastikan itu adalah berita bohong.

"Kami memastikan berdasarkan keterangan pihak bea cukai, tidak ada berita tentang tujuh kontainer tersebut. Itu tidak benar,” kata Arief usai melakukan pengecekan langsung ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu tengah malam (2/1).  

Sebelumnya, Kominfo menemukan 62 hoaks lain seputar Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) selain hoaks soal 7 kontainer surat suara yang tercoblos. Konten-konten seperti ini diprediksi akan terus beredar hingga April saat hari pencoblosan.

Hingga kini belum ada cara efektif bagaimana meng-counter atau memerangi berita bohong. Yang perlu dilakukan adalah terus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks. Peran media massa pun penting.  Sebuah iklan ‘perang melawan fake news’ yang cukup menarik dirilis CNN pada Oktober 2017 lalu. Pesannya sederhana saja, seperti berikut:

This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream, 'Banana, banana, banana' over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe it's a banana, but it's not. This is an apple. (Ini adalah sebuah apel. Sebagian orang akan mencoba meyakinkanmu itu adalah pisang. Mereka bahkan akan berteriak, “Pisang, pisang, pisang” secara berulang ulang. Mereka akan terus mengatakannya. Hingga akhirnya Anda akan mulai percaya bahwa itu adalah pisang. Tapi bukan. Ini adalah apel.

Sumber: CNN

Atau mulailah dengan diri sendiri dengan cara tidak mudah menyebarkan hoaks. Shafiq Pontoh dari Masyrakat Anti Fitnah Indonesia (Marindo) mengatakan, kita harus tabayyun dan menahan jempol, sehingga tidak mudah terpengaruh untuk langsung membagikan ke yang lain. Terlebih informasi yang diterima ini sumbernya tidak jelas dari mana.  "Tabayun. Tahan jempol, jangan dikit-dikit share (bagikan)," katanya di akhir Desember lalu.

Untuk menangkap peredaran hoaks, Shafiq menyebutkan bahwa harus ada upaya bersama-sama melakukan digital siskamling. "Kenapa lakukan itu? Hoaks itu seperti virus. Hoaks itu suka muncul lagi, muncul lagi."

Hoaks semakin banyak  saja beredar di tengah kita terutama yang bernuansa politik. Kita tak boleh membiarkannya berseliweran, apalagi yang bertujuan memecah-belah bangsa.
 

*Rin Hindryati adalah redaktur di Law-justice.co

(Rin Hindryati\Rin Hindryati)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar