Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berani memeriksa dua Presiden Republik Indonesia dalam kasus dugaan korupsi kontrak impor LNG Pertamina. Kasus tersebut terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kasus ini harus diungkap tuntas untuk membongkar kongkalikong di industri migas, terutama dalam hal impor LNG. Pertanyaannya, apakah KPK berani?
Pemerintah terus menggeber proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai amaran UU IKN, terhitung awal tahun 2024 pusat Pemerintahan RI sudah mesti hijrah kota baru di Kalimantan Timur ini. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan sudah ngebet ingin segera pindah dan merayakan HUT RI Ke 79 17 Agustus 2024 di IKN yang baru. Sebagai salah satu proyek mercusuar Era Jokowi, bagaimana perjalanan proyek ini di tengah wacana tentang anggaran dan pengawasan?
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pemerintah memiliki utang terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero). Adapun total piutang yang belum dibayarkan pemerintah ke Pupuk Indonesia sekira Rp29 triliun. Pembukuan piutang perseroan ini lantaran adanya keterlambatan pembayaran pupuk bersubsidi oleh pemerintah.
Dugaan penyimpangan anggaran ini adalah pelaksanaan proyek jasa housekeeping, keamanan, dan pengemudi di Kementerian BUMN Selama tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 hingga 2023, yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 71,2 miliar. Ini terlihat dari penetapan pagu yang dibuat oleh Kementerian BUMN, di mana tahun 2021 pagu ditetapkan sebesar Rp 24,1 miliar, tahun 2022 naik menjadi Rp 25,1 miliar, dan tahun 2023 naik menjadi Rp 26,6 miliar.
Pengukuhan Anggota BPK Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA Menjadi Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (8/7/2023), berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 1000 undangan. Tampak hadir beberapa Menteri seperti Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Para Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia Timur. Dalam pidato orasi pengukuhannya, Pius menyampaikan orasi berjudul Delapan Dimensi Resiliensi Pemerintah Daerah yang menjelaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mengukur tingkat resiliensi Ketangguhan Kinerjanya.(Roy Tumpal Pakpahan)