Tingginya Angka Kematian Napi Karena Pelayanan Kesehatan yang Buruk

Selasa, 08/05/2018 08:07 WIB
Ilustrasi (Ist)

Ilustrasi (Ist)

law-justice.co - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai, buruknya layanan kesehatan menjadi penyebab tingginya angka kematian narapidana. Mereka meminta Ombudsman RI melakukan penyelidikan mengenai hal itu.

LBH Masyarakat merilis hasil pemantauan mereka di berita-berita media massa tentang angka kematian narapidana pada tahun 2016 dan 2017. Ditemukan ada 302 kasus kematian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan di Ruang tahanan Polri.

Sebagian besar, kasus kematian narapidana disebabkan oleh penyakit yang diderita selama menjalani masa hukuman, yakni 47,5% kasus di 2016 dan 60.25% kasus di 2017. Angka kematian terbesar juga disebabkan tindakan bunuh diri narapidana, yakni 43 kasus.

“Kesehatan kan bukan hanya dari kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Kami melihat, tidak ada pengawasan yang cukup tentang sistem layanan kesehatan di dalamnya,” kata peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya, Senin (7/5/2018).

Padahal, lanjut Albert, baik Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) maupun Polri, sudah memiliki aturan yang jelas mengatur tentang pelayanan kesehatan narapidana. Ditjenpas punya payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara Polri bisa menjalankan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu, LBH Masyarakat meminta kepada Ombudsman RI untuk menyelidiki kasus maladministrasi yang terjadi pada Lapas maupun Rutan terkait tingginya angka kematian tersebut. Mereka sudah mengirimkan surat konfirmasi ke Ditjenpas  maupun Polri pada pertengahan April lalu, tapi belum direspon.

Maladministrasi yang diduga terjadi adalah tidak tersedianya layanan kesehatan yang memadai di dalam, maupun mekanisme rujukan ke luar.

“Kami pernah mendampingi klien yang punya masalah kesehatan jiwa. Kami memantau sendiri bagaimana sulitnya untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang cukup di dalam. Ketika kami ingin mentransfer dia keluar, juga sulit untuk dilakukan,” ujarnya.

Selain karena sakit dan bunuh diri, LBH Masyarakat juga menemukan 13 kasus kematian narapidana karena tindak kekerasan yang terjadi di dalam Lapas atau Rutan. Lima di antaranya melibatkan aparat negara.

“Perli diadakan mekanisme inspeksi imparsial yang berkala dan mendadak terhadap institusi penahanan yang cenderung tertutup dan tanpa pengawasan eksternal.”

Terkait permintaan LBH Masyarakat tersebut, Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi mengatakan, pihaknya bisa saja menindaklanjuti aduan tersebut menjadi penyelidikan investigatif. Namun tidak bisa masuk ke ranah penyidikan seperti aparat penegak hukum.

 

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar