Hukuman Djoko Tjandra Jadi 4,5 Tahun Bui, ini Alasan Putusan Hakim

Selasa, 16/11/2021 21:25 WIB

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis pengusaha Djoko Tjandra menjadi 4,5 tahun dari semula 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO), dan pengurusan fatwa MA.


Jumhur Hidayat Divonis 10 Bulan Penjara dan tidak Ditahan

Kamis, 11/11/2021 17:08 WIB

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), kamis siang, menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Jumhur Hidayat, Selaku aktivis Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Meski demikian, hakim menyatakan Jumhur tidak ditahan.   Majelis Hakim memvonis aktivis Jumhur Hidayat dengan hukuman 10 bulan penjara dalam kasus penyebaran kabar dan informasi tidak benar terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Meski divonis bersalah dan dihukum penjara, namun majelis pengadilan menyatakan aktivis Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu tak perlu dilakukan penahanan. Menurut Hakim, Jumhur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak lengkap terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Padahal, ia mengerti atau patut menduga bahwa kabar itu bisa menimbulkan keonaran. Majelis Hakim, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mohammad Jumhur Hidayat dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangai masa penahanan selama 7 bulan, dan sisa 3 bulan, namun Majelis hakim memerintahkan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Terdakwa Jumhur Hidayat, dimana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum meminta Hakim menghukum 3 Tahun penjara kepada terdakwa.   Atas putusan hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum Terdakwa memikir mikirkan kembali, untuk menerima atau melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Majelis Hakim.   Sebelumnya, Terdakwa Jumhur Hidayat, di adili atas kasus penyebaran kabar dan informasi tidak benar terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), terkait dengan pernyataan Jumhur lewat media sosial (medsos) Twitter, yang menyatakan UU Omnibus Law, menjadikan rakyat Indonesia sebagai bangsa kuli, dan terjajah.


Jumhur: Palu Hakim Adili Kebebasan Berpendapat yang Dilindungi UUD 45!

Rabu, 10/11/2021 12:49 WIB

"Ketukan palu hakim bukan semata-mata mengadili saya dan teman-teman senasib di seantero negeri, melainkan mengadili kebebasan berbendapat yang sesungguhnya telah dijamin dalam Konstitusi UUD 1945, kususnya pasca Reformasi 98," kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).


Bupati Nonaktif Muara Enim Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Suap

Jum'at, 29/10/2021 15:00 WIB

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan memvonis Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah 4,5 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah menerima suap.


Ridwan Saidi: Rezim Ini Mulai Letih, Kehabisan Ide Habisi Oposisi!

Jum'at, 15/10/2021 17:31 WIB

Budayawan Betawi Ridwan Saidi turut menanggapi kontroversi vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).


Polisi Pembunuh dan Pemerkosa 2 Wanita di Medan Divonis Mati

Senin, 11/10/2021 19:55 WIB

Aipda Roni Syahputra divonis dengan pidana hukuman mati dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/10). Personel Polres Pelabuhan Belawan, Medan, itu dinyatakan terbukti bersalah merencanakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dua wanita sekaligus yakni Riska Pitria dan Aprila Cinta.


Kasasi Ditolak! Habib Rizieq Tetap Divonis 8 Bulan Penjara

Senin, 11/10/2021 16:50 WIB

Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di kasus kerumunan Petamburan.


Mahkamah Syariah Aceh Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung

Jum'at, 08/10/2021 17:50 WIB

Mahkamah Syariah Aceh (MSA) kembali memvonis bebas terdakwa perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri berinisial SUR (45) di Aceh Besar.


Pria di Medan Divonis Mati usai Kendalikan 52 Kg Sabu dari Lapas

Kamis, 23/09/2021 11:38 WIB

Seorang pria di Medan, Sumatera Utara, Khalif Raja, divonis hukuman mati atas kasus peredaran 52 kilogram narkoba jenis sabu. Khalif disebut mengendalikan sabu dari dalam penjara.


Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Ini Respon Istana

Jum'at, 17/09/2021 06:28 WIB

Menurut Faldo, putusan hukum tersebut masih ditinjau. Sebab dalam putusan kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga menjadi objek gugatan atau selaku tergugat ada bersama kementerian dan lembaga yang lain.